BETANEWS.ID, PATI – Teras hingga halaman Gedung DPRD Pati tampak dipenuhi lembaran kain putih yang berisi tulisan berwarna hitam pada Rabu (20/9/2025) siang. Tulisan-tulisan tersebut tertuju kepada Partai Gerindra yang isinya berupa kritik dari Masyarakat Pati Bersatu (MPB).
Tulisan itu di antaranya, ’Pak Prabowo, Jangan Korbankan Rakyat Pati dengan Membela Bupati Korup’, ’Gerindra Backing Bupati Korup’, ’Gerindra Penghianat Rakyat’ hingga ’Pemkab Pati Sarang Korupsi Kolusi Nepotisme’.
Baca Juga: Bupati Sudewo Dideadline 14 Hari untuk Tutup Tambang di Wilayah Pegunungan Kendeng Pati
Hal ini buntut dari kekecewaan dari MPB, yakni setelah dua tuntutan mereka dalam demo 19 September 2025 lalu tidak dipenuhi DPC Gerindra Kabupaten Pati. Kedua tuntutan tersebut yaitu mengganti Irianto Budi Utomo sebagai anggota pansus pemakzulan Bupati Sudewo dan merekomendasikan pemecatan Sudewo kepada DPP Partai Gerindra.
”Kita meminta kepada Partai Gerindra untuk memecat Sudewo sebagai kader. Karena Sudewo sudah terbukti membuat kekacauan di Kabupaten Pati dengan berbagai kebijkan,” ujar Teguh Istiyanto, Koordinator MPB.
Dirinya menyebut telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo sekaligus Dewan Kehormatan Partai Gerindra untuk memberikan sanksi kadernya yang dinilai membuat gaduh di Kabupaten Pati.
”Kader diduga korupsi dan membuat keruwetan, seharusnya Pak Prabowo tegas. Pak prabowo harus membela rakyat dari pada pejabat, dia pertanggungjawaban kemakmuran rakyat Indonesia. Maka kami meminta dia memberikan suport kepada DPRD Kabupaten Pati dan penguatan KPK untuk segera menuntaskan dugaan korupsi Bupati Pati Sudewo,” ungkapnya.
Teguh juga menyayangkan keputusan DPC Gerindra Pati yang tak menggantikan Irianto Budi Utomo sebagai anggota pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
”Dugaan kami Pak Irianto masuk angin. Setelah kami cek ternyata dia merupakan salah satu timses dari Sudewo. Kami khawatir ada dualisme. dia sebagai pansus dan dia sebagai timses,” kata dia.
Pihaknya khawatir, ada kepentingan tersendiri yang dilakukan Irianto. Mengingat Irianto merupakan timses Sudewo dalam Pilkada 2024 lalu.
”Pemasangan ini bentuk kekecewaan. Partai Gerindra harus membela rakyat. Jangan membela kadernya yang menyengsarakan rakyat. Kedua partai Gerindra harus memberikan saksi kadernya melindungi pelaku kejahatan, dalam hal ini Pak Irianto,” ucapnya.
Sementara itu, DPC Partai Gerindra Pati menegaskan bahwa, terkait dengan Irianto Budi Utomo, akan tetap duduk menjadi anggota Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Artinya, dengan sikap ini, Gerindra tidak akan memenuhi tuntutan Masyarakat Pati Bersatu (MPB).
Juru Bicara DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati, Muhammad Ali Gufroni menegaskan, bahwa dugaan Irianto “masuk angin” tidak terbukti.
“Untuk penggantian Pak Irianto, kami mengamati dan memperhatikan jalannya pansus. Bahwa kami mengamati secara langsung lewat media sosial, YouTube, Facebook maupun media langsung. Bahwa Pak Ir tidak ada kalimat atau terindikasi mengembosi,” ujar Ali.
Menurutnya, Irianto hanya menegaskan, bahwa sesuai dengan tata tertib (tatib), bahwa fungsi pansus adalah menggali data seluas-seluasnya, dan tidak boleh menghakimi.
“Menggali data informasi supaya tidak blunder. Tidak ada pelanggaran sama sekali,” imbuhnya.
Ali menegaskan, bahwa Irianto justru anggota pansus yang paling aktif. Hal itu menurutnya berdasarkan daftar absen. Memang katanya, pernah ada izin ke belakang karena perutnya sedang bermasalah. Itupun sebutnya hanya satu jam.
“Kami rasa tidak ada yang dilanggar Pak Ir. Itu dasar dari pengamatan kami menyaksikan langsung. Pada intinya, berdasarkan rapat yang dihadiri ketua, dewan penasihat, dan unsur-unsur partai, setelah kami kaji bersama, ada penasehat hukumnya juga, itu tidak ada pelanggaran,” ungkapnya.
Sekali lagi ia menegaskan, bahwa dengan sikap yang diambil ini, Gerindra tidak memenuhi tuntutan Masyarakat Pati Bersatu yang meminta Irianto diganti sebagai anggota pansus.
Kemudian, terkait pernyataan Hardi, yang sebelumnya secara tegas di hadapan ratusan pendemo bahwa menyepakati tuntutan pendemo untuk mengganti Irianto, posisi Hardi dalam kesempatan itu adalah Wakil Ketua DPRD Pati.
Baca Juga: Satu Anggota Pansus Pemakzulan Sudewo dari PDIP Resmi Diganti
“Komitmen Pak Hardi itu, menandantangani itu bukan sebagai Ketua Partai Gerindra, tapi sebagai Wakil Ketua DPRD,” sebutnya.
Ali melanjutkan, bahwa dengan sikap yang diambil Partai Gerindra ini, pihaknya tetap membuka ruang dialog dan diskusi dengan Masyarakat Pati Bersatu.
Editor: Haikal Rosyada
