BETANEWS.ID, KUDUS – Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus resmi terbentuk melalui rapat paripurna, Rabu (30/10/2024). Namun, Partai Golkar yang notabene peroleh suara terbanyak ke-4 pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Kudus tak satupun dapat posisi pimpinan AKD.
Partai Golkar yang mampu mengantarkan empat anggotanya menjadi anggota DPRD Kudus, dan berhak satu jabatan wakil ketua, zonk di semua posisi pimpinan AKD, baik itu di komisi, Badan Kehormatan (BK), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kudus, Kholid Mawardi, mengatakan, sejak awal pihaknya sudah menangkap ada indikasi akan ditinggal dan tak dapat posisi pimpinan dalam penyusunan AKD. Menurutnya, hal tersebut bukan suatu masalah, meski secara kepartaian cukup dirugikan.
Baca juga: AKD DPRD Kudus Resmi Terbentuk, Ini Daftarnya
“Jika mengacu periode-periode lalu, seharusnya kami punya hak untuk menduduki salah satu pimpinan AKD DPRD Kudus, baik di badan atau di komisi,” tegasnya Kholid di ruang kerjanya, Rabu (30/10/2024).
“Kami akan tetap berjuang dan berbuat untuk kesejahteraan rakyat Kudus, itu yang utama,” lanjutnya.
Kholid mengakui memang ada komunikasi yang belum berjalan baik antara partai Golkar dengan partai lainnya, sehingga tercipta situasi partainya tak mendapat posisi pimpinan AKD.
“Oleh karena itu, kami (Partai Golkar) menghormati apa yang telah disepakati dan diinginkan oleh teman-teman anggota DPRD Kudus dari fraksi lain. Bahkan anggota Fraksi Golkar tak ada yang protes sama sekali di rapat pembentukan AKD tersebut,” bebernya.
Kholid menduga ada kaitannya dengan Pemilihan Pimpinan Daerah (Pilkada) 2024. Sebab, partai yang dipimpin Bahlil Lahadalia tersebut berseberangan dengan mayoritas partai di DPRD Kudus.
Baca juga: Gerindra dan Golkar Tolak Hak Angket DPRD Kudus
“Mungkin saja karena Pilkada. Tapi kami tetap harus menghormati. Sebab dua partai koalisi pengusung Hartopo-Wahib yakni Partai Gerindra dan Demokrat dapat posisi pimpinan AKD DPRD Kudus,” ungkapnya.
Dengan ini, ungkap Kholid, Partai Golkar tentu akan lebih berpihak kepada program-program pemerintah daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Tetapi, kalau ada beberapa hal yang dirasa tidak sesuai, kami tetap harus mengkritisi. Sebab kami bekerja itu memperjuangkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan warga Kudus,” imbuhnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
