BETANEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2024. Penghargaan UHC Madya itu diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Bupati Kudus, M Hasan Chabibie di Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Hasan mengaku bangga dengan penghargaan ini. Menurutnya, penghargaan ini menjadi titik tolak untuk berprestasi di tahun-tahun berikutnya.
“Kami berbangga dengan UHC Awards ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Pemkab Kudus. Jadi ini bentuk pengakuan atas keseriusan kami bekerja. Saya juga mengapresiasi seluruh jajaran Pemkab Kudus yang telah bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kudus,” ungkap Hasan.
Baca juga: Cakupan JKN Hampir 100 Persen, Kudus Raih UHC Award 2024
Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
“UHC sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, yang sejalan dengan prinsip kami. Dalam mencapai UHC, melibatkan berbagai upaya yang signifikan, seperti menjangkau semua masyarakat, dan memastikan pengelolaan Program JKN dalam rangka keberlanjutan finansial,” ucap Azman.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya menambahkan, capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca juga: Ini Rahasia Kudus Raih UHC Award 2024 Kategori Madya
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62 persen,” terang Ghufron.
Editor: Ahmad Muhlisin
