BETANEWS.ID, KUDUS – Sekitar 20 persen PPPK paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus masih memiliki pendidikan terakhir SMA. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia di lingkungan Disdikpora.
Sosialisasi perguruan tinggi, utamanya dari Politeknik Kudus, yang digelar beberapa hari lalu di Pusat Belajar Guru (PBG) menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk meningkatkan pendidikan bagi PPPK paruh waktu yang masih berijazah SMA. Rencana pelaksanaannya bakal digelar Oktober mendatang.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdikpora Kabupaten Kudus, Anggun Nugroho, mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari sekitar 2.606 pegawai yang berada di lingkungan Disdikpora. Para PPPK paruh waktu yang masih berpendidikan SMA tersebut kini mendapat kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai pendidikan lanjutan.
“Kalau dari 2.000, mungkin ada sekitar 20 persen yang masih SMA,” kata Anggun, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, sosialisasi tersebut menjadi tindak lanjut dari audiensi pihak Politeknik Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kudus. Dalam kesempatan itu, Politeknik Kudus memberikan informasi mengenai program perkuliahan yang dapat menjadi salah satu pilihan bagi pegawai untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
Anggun menegaskan, Disdikpora tidak mengarahkan para pegawai untuk memilih perguruan tinggi tertentu. Sosialisasi dilakukan untuk membuka informasi dan memberikan pilihan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan.
“Bukan diarahkan, hanya promosi saja, diimbaukan untuk kuliah. Pilihannya tetap mereka,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan perguruan tinggi di Kudus juga dapat memudahkan pegawai yang ingin kuliah sambil tetap menjalankan pekerjaan. Terlebih, terdapat pilihan sistem perkuliahan secara luring, hibrida, maupun daring.
“Karena kuliahnya mungkin bisa lebih dekat, kemudian prosesnya juga bisa fleksibel, ada offline, ada hybrid, ada online,” jelasnya.
Selain sosialisasi perguruan tinggi, terdapat pula pembahasan mengenai kemungkinan dukungan berupa beasiswa bagi pegawai yang masih berpendidikan SMA.
Anggun mengatakan rencana tersebut masih dalam pembahasan bersama Bupati Kudus dan Ketua DPRD Kudus. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pegawai meningkatkan kualifikasi pendidikan.
“Masih dipikirkan oleh Pak Bupati dan Ketua DPRD. Intinya ada support dari beliau-beliau, minimal pegawai kita punya kualifikasi pendidikan,” katanya.
Meski demikian, peningkatan pendidikan tersebut tetap dikembalikan kepada masing-masing pegawai. Disdikpora juga tidak menutup peluang perguruan tinggi lain untuk melakukan sosialisasi.
Menurut Anggun, sebelumnya sejumlah perguruan tinggi juga telah melakukan sosialisasi kepada guru maupun pegawai Disdikpora.
“Pilihannya tetap mereka,” tegasnya.
Di sisi lain, Politeknik Kudus saat ini telah mengalami perubahan kelembagaan dari institusi sebelumnya dan memiliki dua jurusan baru. Kehadiran program tersebut menjadi salah satu pilihan yang diperkenalkan kepada para pegawai, khususnya PPPK paruh waktu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Editor: Kholistiono
