BETANEWS.ID, KUDUS – Memasuki dua pekan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, capaian pendataan di Kabupaten Kudus masih berada di luar lima besar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Rendahnya progres tersebut dipengaruhi karakteristik wilayah perkotaan dan kawasan industri yang membuat petugas kesulitan menemui responden.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, Eko Suharto, mengatakan pendataan ekonomi di Kabupaten Kudus saat ini terbilang cukup alot. Menurutnya, dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, Kecamatan Kaliwungu menjadi wilayah dengan capaian pendataan terendah dibandingkan kecamatan lainnya.
“Di Kudus, daerah Kaliwungu memang tertinggal dibanding kecamatan yang berada di pedesaan seperti Dawe, Jekulo, Undaan, dan Mejobo. Petugas kami harus punya strategi khusus karena siang hari masyarakat sulit ditemui, sehingga pendataan dioptimalkan pada sore, malam, atau hari libur,” katanya di sela kegiatan evaluasi kinerja Sensus Ekonomi 2026 di Aula Kecamatan Kaliwungu, Selasa (30/6/2026).
Ia menyebut Kecamatan Jekulo dan Dawe menjadi wilayah dengan capaian pendataan tertinggi. Sementara itu, kecamatan yang progresnya masih di bawah target adalah Jati, Kota, dan Bae, dengan Kaliwungu menjadi yang terendah.
Menurut Eko, mayoritas warga Kaliwungu bekerja di sektor industri sehingga rumah mereka sering kosong pada siang hari. Karena itu, petugas diminta mengidentifikasi keluarga yang sulit ditemui dan kembali melakukan pendataan pada waktu yang lebih tepat.
“Jadi sudah kami sampaikan ke mitra, kalau memang sulit ditemui, jangan dipaksakan. Tinggalkan dulu ke tempat lain, nanti didatangi lagi pada sore atau hari libur,” ungkapnya.
BPS Kudus melibatkan 622 mitra sensus untuk mendata kondisi perekonomian masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Eko menegaskan kualitas data menjadi prioritas sehingga seluruh isian harus sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar memberikan data secara jujur karena seluruh informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
“Kami berharap masyarakat menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi secara fair. Data responden dijamin kerahasiaannya,” terangnya.
Sementara itu, salah seorang mitra sensus dari Kecamatan Kaliwungu, Dandy Dwi Putra, mengaku mengalami sejumlah kendala dalam proses pendataan. Meski secara persentase lebih banyak responden yang menerima kehadiran petugas sensus dengan baik, ia mengaku masih beberapa kali mendapat penolakan dari warga.
“Kalau persentasenya di wilayah yang saya lakukan pendataan, 60 persen menerima dengan baik dan 40 persen penolakan,” tuturnya.
Ia menambahkan, sebagian besar masyarakat yang menolak kehadiran petugas sensus beranggapan pendataan tersebut dapat berdampak pada besaran pajak yang harus mereka bayar. Menurutnya, sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali itu memuat pertanyaan yang sangat rinci.
“Mulai kepemilikan lahan, aset kendaraan, pendapatan mereka, lalu kalau punya usaha ditanya soal omzet dan pengeluaran dari bulanan sampai tahunan. Jadi mereka menilai survei ini akan berimbas pada kebijakan pemerintah ke depannya,” jelasnya.
Editor: Kholistiono
