BETANEWS.ID, KUDUS – Kebijakan penghentian sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga pekan menuai perhatian dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan para relawan yang selama ini menggantungkan penghasilan dari program tersebut.
Pemilik Yayasan SPPG Al Chalimi, Bambang Budiyanto, mengatakan seluruh SPPG, termasuk yang dikelolanya, harus menghentikan operasional selama masa libur sekolah sesuai arahan yang diterima dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, selama masa libur sekolah tersebut, dapur MBG yang dikelolanya akan memanfaatkan jeda operasional untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) relawan melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi.
“Selama libur ini kami fokus pada peningkatan kualitas SDM dan pembenahan dapur. Ada pelatihan HACCP, sertifikasi juru masak, sertifikasi keamanan pangan, dan beberapa program lainnya,” katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (23/6/2026).
Meski demikian, Bambang menilai persoalan utama bukan pada penghentian aktivitas dapur, melainkan dampaknya terhadap para relawan. Sebab, selama tiga minggu tidak beroperasi, para relawan tidak memperoleh penghasilan dari kegiatan MBG.
“Kalau sewa tidak dibayar selama libur bagi kami tidak masalah. Yang kami pikirkan justru relawan. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika tiga minggu tidak ada operasional, mereka otomatis tidak mendapatkan penghasilan,” katanya.
Baca juga : Ribuan Warga Pati Turun ke Jalan, Dukung Prabowo dan Program MBG
Di SPPG Al Chalimi sendiri terdapat sekitar 160 relawan yang terlibat dalam program MBG. Sebagian besar, kata dia, memilih bekerja di program tersebut karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal dan memberikan penghasilan rutin.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan nasib para relawan sebelum mengambil kebijakan penghentian operasional dalam waktu yang cukup lama.
“Minimal ada kebijakan yang memperhatikan relawan. Mereka juga punya kebutuhan hidup, ada yang mencicil motor, televisi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya,” ungkapnya.
Sebagai solusi sementara, pihaknya menggelar sejumlah kegiatan pelatihan selama enam hari yang tersebar dalam tiga pekan masa libur. Melalui kegiatan tersebut, relawan tetap memperoleh uang saku meskipun tidak sebesar penghasilan saat dapur beroperasi.
“Kami tidak bisa menggaji penuh, tetapi setidaknya ada uang saku. Tujuannya agar mereka tetap mendapatkan pemasukan sekaligus meningkatkan kompetensi,” jelasnya.
Ia juga mengaku telah menyampaikan usulan kepada pihak terkait agar masa libur dapat dimanfaatkan untuk pelatihan SDM yang didukung pendanaan dari program. Namun hingga kini belum ada tanggapan terkait usulan tersebut.
Menurut Bambang, pembenahan program MBG memang perlu dilakukan. Namun, selain peningkatan fasilitas dan sistem, aspek sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian utama.
“Kalau aset atau fasilitas tidak banyak berubah. Tetapi kalau SDM-nya tidak diperhatikan, nanti relawan bisa memilih pekerjaan lain. Ketika SPPG kembali beroperasi, kami akan kesulitan mencari tenaga yang sudah berpengalaman,” terangnya.
Editor: Kholistiono
