BETANEWS.ID, JEPARA – Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan serius yang memerlukan inovasi dalam penanganannya. Untuk itu, Bank Sampah Induk (BSI) Kabupaten Jepara menghadirkan Kurikulum Sampah bagi anak usia PAUD/TK hingga SMA.
Direktur BSI Kabupaten Jepara, Anis Surahman mengatakan, lahirnya Kurikulum Sampah berangkat dari rasa keprihatinannya terhadap penanganan sampah yang selama ini masih berfokus pada penanganan jangka pendek.
Sejak terjun langsung ke masyarakat pada tahun 2017, sosialisasi yang ia sampaikan belum menunjukkan hasil signifikan.
“Sosialisasi di forum sering kali dilupakan begitu selesai. Mungkin karena kesibukan atau karena belum ada pendidikan sejak dini,” kata Anis saat ditemui usai kegiatan launching Kurikulum Sampah di Pendopo Jepara, Jumat (29/5/2026).
Untuk itu, pihaknya menginisiasi Kurikulum Sampah yang fokus pada program edukasi kepada anak sejak usia dini, sehingga terbentuk karakter yang peduli terhadap sampah sejak dini.
Baca juga : Kemenag Jepara Bakal Luncurkan Kanal Aduan Santri sebagai Antisipasi Kasus IAJ
“Perubahan karakter itu jika tidak dimulai sejak dini, takutnya saat dewasa nanti malah jadi terbiasa,” ujar Anis.
Dalam pembelajaran Kurikulum Sampah, Anis menjelaskan materi dan praktik disusun sesuai tingkatan usia anak. Untuk anak usia TK atau PAUD, materi yang disampaikan berupa edukasi membuang dan memilah sampah sesuai jenis. Praktiknya berupa mewarnai dan simulasi memilah sampah.
Kemudian di jenjang SD, materi yang disampaikan meliputi jenis sampah dan zero waste, sedangkan praktiknya berupa menonton video serta membuat ecobrick.
Sementara di jenjang SMP, materi yang disampaikan yaitu memahami alur dan teknologi pengelolaan sampah, sedangkan praktiknya membuat ecoenzyme.
Terakhir, di jenjang SMA, materi yang disampaikan berupa pendalaman manajemen sampah secara umum dan praktik membuat sabun jelantah serta pupuk organik.
“Sistem pembelajarannya melalui metode outing class agar siswa tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik secara langsung. Biayanya Rp15 ribu per anak,” sebut Anis.
Anis berharap program tersebut bisa mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) agar dapat disampaikan kepada pihak sekolah.
Setahun yang lalu, Anis mengatakan pihaknya pernah melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada respons.
“Tanpa kolaborasi, semua program tidak akan berjalan sesuai tujuan awal kita,” ujar Anis.
Editor: Kholistiono
