BETANEWS.ID, SEMARANG — Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang di bawah Kementerian Hukum terus memperkuat reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik melalui transformasi digital. Upaya ini ditunjukkan dalam desk evaluasi menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang digelar pada Jumat (24/4/2026).
Evaluasi yang berlangsung di auditorium lantai 2 Gedung A tersebut menghadirkan Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum yang dipimpin Dr. Morina Harahap. Proses penilaian dilakukan secara dialogis dengan menitikberatkan pada dampak nyata inovasi terhadap kualitas layanan publik.
Kepala Bapelkum Semarang, Rinto Gunawan Sitorus, mengatakan pihaknya mengembangkan portal terpadu “One Bapelkum Semarang” sebagai fondasi digital layanan. Sistem ini mengintegrasikan berbagai program pengembangan kompetensi dalam satu platform yang mudah diakses dan responsif.
“Melalui portal ini, seluruh layanan menjadi lebih efisien dan terintegrasi, sehingga mampu menjawab kebutuhan pengguna secara cepat,” ujarnya.
Selain itu, Bapelkum juga menghadirkan inovasi “Konsultasi Widyaiswara Digital” yang digagas Dr. Muh Khamdan. Layanan ini memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat memperoleh konsultasi secara daring tanpa batas ruang dan waktu.
Baca juga : Otonomi Daerah Berjalan 30 Tahun, Gubernur Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Fiskal
Konsep layanan tersebut mengadopsi pendekatan platform digital seperti Halodoc, namun diterapkan dalam konteks pengembangan kompetensi. Widyaiswara tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga melakukan pendampingan dan coaching sesuai kebutuhan pengguna.
Transformasi ini turut mengubah peran widyaiswara menjadi lebih strategis, tidak sekadar pengajar, tetapi juga fasilitator, mentor, dan penggerak kolaborasi pembelajaran.
Bapelkum juga memanfaatkan data hasil konsultasi untuk membentuk community of interest (CoI), yakni kelompok belajar berbasis minat yang memperkuat kolaborasi antarindividu. Seluruh proses ini didukung sistem manajemen pengetahuan yang mendokumentasikan praktik terbaik sebagai sumber pembelajaran berkelanjutan.
Sebelumnya, Bapelkum Semarang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2020 saat masih bernama Badiklat Hukum Jawa Tengah. Kini, peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama dalam meraih predikat WBBM.
Dengan dukungan teknologi, layanan Bapelkum kini menjangkau 11 provinsi dengan sasaran lebih dari 1.400 ASN, meski hanya didukung sekitar 20 pegawai. Capaian ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi tidak lagi bergantung pada ruang fisik, melainkan pada inovasi dan kolaborasi digital.
Editor: Kholistiono
