BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengajukan permohonan bantuan anggaran penanganan bencana hidrometeorologi kepada pemerintah pusat dengan total nilai mencapai Rp394,2 miliar. Pengajuan tersebut telah disampaikan melalui surat resmi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Revlisianto Subekti, membenarkan bahwa surat usulan penanganan bencana hidrometeorologi telah dikirimkan ke BNPB dan Kemendagri. Nilai usulan anggaran yang diajukan sebesar Rp394.2 miliar dari total kerugian kurang lebih Rp500 miliar.
Baca Juga: Puluhan Calhaj Asal Kudus Terancam Tak Bisa Berangkat Haji Tahun Ini
“Berdasarkan hasil rapat melalui zoom meeting dengan Wakil Menteri terkait, kami diminta untuk melakukan inventarisasi titik-titik rawan bencana, baik longsor maupun banjir, sekaligus menyusun langkah mitigasinya,” ujar Revlisianto belum lama ini.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung penanganan di sejumlah sektor strategis. Mulai dari perbaikan infrastruktur, sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan kawasan wisata religi Colo yang terdampak bencana.
Khusus untuk penanganan longsor di akses masuk kawasan wisata Colo, Revlisianto menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyiapkan dana pendamping sebesar Rp10 miliar. Dana tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan pengamanan jalur wisata.
“Untuk sektor pertanian yang terdampak gagal panen, bantuan akan diwujudkan dalam bentuk bibit dan pupuk. Sementara untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat longsor, diusulkan bantuan stimulan sebesar Rp50 juta per unit,” jelasnya.
Selain penanganan fisik, Pemkab Kudus juga mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Kemendagri guna mendukung kelancaran operasional di lapangan. Dana ini direncanakan untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) pompa air, operasional alat berat, hingga penyediaan gas elpiji bagi dapur umum.
“Sebelumnya, kebutuhan gas untuk dapur umum masih dibantu oleh Hiswana Migas hingga sekitar 200 tabung dengan nilai kurang lebih Rp30 juta. Ke depan, kami berharap operasional bisa lebih mandiri,” imbuhnya.
Baca Juga: Menu MBG SD 1 Kedungdowo Kudus Jadi Sorotan, Begini Penampakannya
Terkait kemungkinan pencairan Dana Tak Terduga (TT), Revlisianto menegaskan hingga saat ini Pemkab Kudus belum perlu menggunakannya. Penanganan bencana dinilai masih dapat dilakukan secara optimal melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan berbagai pihak serta dukungan logistik yang tersedia.
“Stok logistik saat ini masih sangat mencukupi, baik untuk kebutuhan pengungsi di lokasi penampungan maupun sebagai bekal ketika warga kembali ke rumah masing-masing,” tuturnya.
Editor: Haikal Rosyada
