BETANEWS.ID, PATI – Puluhan warga yang tergabung dalam Solidaritas Warga Talun, Kecamatan Kayen, Pati, menggeruduk balai desa setempat pada Senin (1/9/2025). Mereka meminta Pj Kepala Desa (Kades) Sholeh agar lebih transparan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pada kesempatan itu, massa meminta agar Pj Kades dan pemerintah desa lebih transparan dalam pengelolaan APBDes tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: Doakan Keselamatan Bangsa, Ribuan Siswa Madrasah Salafiyah Kajen Gelar Istighosah
Bukan hanya itu, massa juga meminta adanya transparansi penyewaan tanah aset desa (Blok Capit) dan transparansi pengelolaan tanah Bengkok Mudinan.
Kemudian, ponyelesaian program PTSL tahun 2018, kejelasan pengembalian uang pendaftaran PTSL tahap 2 Tahun 2023, kejelasan biaya perubahan SPPT (Tupi Pajak) dan transparansi pengelolaan BUMDes 2016-2024.
Dalam hal ini, warga juga mempersoalkan penunjukan Pj Kades Talun yang baru oleh Bupati Pati Sudewo.
”Kami, Solidaritas Warga Talun, menolak keberadaan Pj Kepala Desa yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan hanya mencari keuntungan pribadi dari tanah bengkok desal,” ujar Abas, salah satu warga.
Pihaknya juga menilai penunjukan Pj Kades tidak memenuhi asas keadilan. Sebab, dalam penunjukan Pj Kades tersebut tidak ada batas waktu sampai kapan.
“Yang pertama yang memicu, Pak Bupati menunjuk Pj, memang dalam SK tidak ada batasannya. Tetapi PJ itu pejabat sementara. Sementara SK itu tidak mempunyai asas keadilan. Banyak persoalan di sini yang kemudian harus di selesaikan secepatnya, ” ungkapnya.
Padahal, ia menilai berdasarkan perundang-undang yang berlaku, jabatan Pj Kades maksimal 1 tahun minimal 6 bulan.
”Kemudian terjadi persoalan tidak batasannya ini kapan kami bisa mengevaluasi. Rakyat kemudian bisa mengevaluasi,” ucapnya.
Baca Juga: Ratusan Warga Pati Bergerak ke Jakarta, Desak KPK Tetapkan Bupati Sudewo jadi Tersangka
Sementara itu, Pj Kades Talun, Sholeh mengatakan, bahwa pada saat audiensi dengan warga, semua sudah terjawab.
“Kita semuanya melaksanakan apa yang sesuai kesepakatan. Secara umum mengenai pembangunan yang ada, jembatan, kemudian ada pembangunan, yang bengkok nanti akan dimusyawarahkan dulu seperti hasil rapat tadi, ” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
