BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah saat ini tengah fokus untuk menjalankan program dalam upaya pengentasan kemiskinan ektrem, yakni program perbaikan rumah tak layak huni (RTLH). Dari total target sebanyak 17.000 rumah yang akan dibangun pada 2025, sekitar 11.000 rumah atau 64,71 persen sudah terlaksana.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam kegiatan pelepasan mahasiswa Universitas Muria Kudus (UMK) kuliah kerja nyata (KKN) tematik RTLH, di Gedung Auditorium UMK, Selasa (22/7/2025).
Luthfi menyampaikan, bahwa pemprov saat ini mempunyai program satu kartu keluarga (KK) satu rumah layak huni demi mengentaskan kemiskinan ektrem di Jateng. Sehingga di tahun ini pihaknya menargetkan membangun sebanyak 17.000 rumah tak layak huni di 35 kabupaten/kota.
Baca juga: Gubernur Jateng Lepas 1.910 Mahasiswa KKN UMK, Diharapkan Jadi ‘Cucuk Lampah’ RTLH
“Pemprov Jateng menganggarkan Rp354 miliar untuk membangun 17.000 rumah rakyat miskin ektrem. Saat ini sudah ada sekitar 11.000 rumah dibangun di semester pertama ini,” bebernya, Selasa (22/7/2025).
Menurutnya, program tersebut guna membantu keluarga miskin agar menempati rumah layak huni. Setidaknya bantuan RTLH itu, dengan besaran Rp20 juta untuk satu rumah. Hal itu berbeda dengan tahun lalu, di mana setiap rumah dibantu Rp15 juta.
Hal itu dimaksudkan dalam upaya pemprov mengatasi kemiskinan ektrem di Jateng yang saat ini di angka 9,8 persen. Sementara kata dia, data rumah yang perlu dituntaskan masih ada sebanyak 1.023.000 rumah.
“RTLH di tahun 2024 jumlahnya Rp15 juta (per rumah). Tapi 2025 di zaman saya naik menjadi Rp20 juta per rumahnya,” tuturnya.
Luthfi mengingatkan, apabila ditemukan bantuan RTLH dengan nilai Rp20 juta untuk warga miskin diserahkan kurang dari itu, pihaknya akan cek langsung. Ia menegaskan, akan mengusut tuntas, sebab bantuan itu untuk rakyat yang membutuhkan.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan universitas untuk pendataan dan verifikasi lapangan program RTLH, dapat menjadi database. Selain itu, mahasiswa melakukan kuliah kerja nyata dengan soft skill untuk pendataan di masyarakat.
“Apakah masyarakat yang mendapatkan rumah layak huni ini sesuai dengan data Disperakim Provinsi Jateng yang sudah kita lakukan. Sehingga kita lakukan verifikasi lapangan dengan melibatkan mahasiswa,” tuturnya.
Baca juga: Bantuan Beras 20 Kg di Jepara Akhirnya Cair, Sasar 92.765 Warga
Tugas mahasiswa KKN, lanjutnya, untuk melakukan verifikasi dan validasi pendataan yang disinkronkan data Pemprov Jateng dalam hal ini Disperakim. Sehingga program RTLH, diharapkan tepat sasaran dan tepat fungsinya kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Mahasiswa mempunyai nilai lebih, energi lebih, dan harus lebih kreatif. Makanya tadi saya titip pesan kalau melakukan verifikasi tidak hanya ceklis, tapi juga foto, wawancara, terkait miskin ektrim di tempat kita,” jelasnya.
Tak hanya Pemprov, RTLH juga dijalankan oleh berbagai pihak. Di antaranya seperti Bank Jateng, Baznas, NJO, Djarum, dan lain sebagainya dalam membantu pemerintah untuk menuntaskan permasalahan, utamanya di wilayah Jateng.
Editor: Suwoko
