BETANEWS.ID,KUDUS – Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman online (pinjol). Ia mengajak pelaku usaha beralih ke skema pembiayaan resmi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Dorongan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan pelaku UMKM Kudus di PT Mubarok Food Cipta Delicia. Dalam kesempatan itu, Andhika menekankan pentingnya akses permodalan yang aman, berbunga rendah, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan usaha lokal.
Menurutnya, KUR dapat menjadi solusi pembiayaan yang lebih sehat dibanding pinjaman nonformal yang kerap membebani pelaku usaha dengan bunga tinggi. Ia juga membuka ruang pendampingan bagi UMKM yang mengalami kendala saat pengajuan.
Baca juga : Pemprov Jateng Kebut Perbaikan Jalan, Jelang Mudik Lebaran Dipastikan Mantap
“Silakan dicoba dulu mengajukan KUR ke BRI. Jika ada kendala di lapangan, sampaikan ke tim kami agar bisa dibantu mencarikan solusi,” ujarnya, Minggu (15/2026).
Ia mengakui, masih banyak pelaku UMKM di Kudus yang terhambat mengakses KUR karena sebelumnya terjerat pinjaman online. Riwayat pinjaman dengan bunga tinggi tersebut sering kali memengaruhi penilaian perbankan saat proses pengajuan kredit.
“Banyak pelaku usaha akhirnya memilih pinjol karena prosesnya cepat. Namun bunganya tinggi dan dalam jangka panjang justru memberatkan,” katanya.
Andhika menilai, optimalisasi penyaluran KUR perlu terus diperkuat agar benar-benar menyasar pelaku usaha yang produktif dan berpotensi berkembang. Dengan plafon KUR yang cukup besar, ia berharap UMKM yang usahanya telah berjalan stabil bisa lebih mudah mendapatkan tambahan modal dari perbankan resmi.
Selain soal pembiayaan, ia juga menyoroti pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi pengembangan UMKM. Legalitas, baik atas nama individu maupun kelompok usaha bersama, dinilai membuka peluang lebih luas untuk mengakses berbagai program pendukung.
“Legalitas adalah kunci. Jika sudah memiliki izin usaha yang jelas, peluang mendapatkan bantuan alat produksi melalui program CSR perbankan bisa mencapai puluhan juta rupiah,” jelasnya.
Baca juga : Tangis Haru Warga Pecah Saat Ahmad Luthfi Cek Lokasi Tanah Amblas di Ungaran
Ia menambahkan, pembentukan kelompok usaha bersama memang membutuhkan proses dan biaya awal. Namun, dalam jangka panjang, skema tersebut dinilai lebih kuat dalam memperluas akses permodalan, pelatihan, hingga bantuan sarana produksi.
Sebagai legislator yang baru menjalani tahun pertama masa tugasnya, Andhika menegaskan komitmennya untuk terus mencari pola pemberdayaan yang tepat agar program dukungan UMKM benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi perekonomian daerah, khususnya di Kudus.
Editor: Kholistiono
