BETANEWS.ID, KUDUS – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau sekarang berubah jadi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di tingkat SMP Negeri di Kabupaten Kudus menuai sorotan dari Komisi D DPRD setempat. Ketua Komisi D, Mardijanto, menilai sistem penerimaan siswa baru tersebut masih banyak kekurangan hingga dikeluhkan banyak orang tua.
Menurutnya, sistem yang berjalan saat ini masih memiliki banyak kekurangan yang perlu segera dievaluasi dan diperbaiki agar lebih adil dan merata. Banyak orang tua yang mengeluh anaknya tak bisa masuk sekolah negeri meski secara jarak masih masuk dalam terotorial.
Baca Juga: Tahun Ini Kurang 53 Siswa, Ternyata SMP 4 Bae Setiap Tahun Selalu Kekurangan Siswa
“Bagi saya yang penting anak-anak itu tetap bisa wajib belajar. Tapi memang keluhan dari masyarakat itu nyata,” ujar Mardijanto melalui sambungan telepon belum lama ini..
Ia menyebut, sistem zonasi dalam SPMB memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, dalam praktiknya saat ini, justru dinilai merugikan warga di kawasan yang minim fasilitas pendidikan negeri.
“Yang sangat diuntungkan adalah warga di wilayah kota yang di situ banyak sekolah. Tapi yang sangat dirugikan adalah masyarakat desa, yang di desanya tidak ada SMP negeri,” tambahnya.
Akibat kondisi tersebut, banyak orang tua siswa mengeluhkan anak-anak mereka tidak diterima di SMP negeri terdekat meski secara geografis masih dalam jangkauan.
“Padahal secara teritorial cukup dekat, tapi karena sistemnya seperti itu, anak-anak mereka tidak bisa masuk sekolah negeri atau sekolah favorit yang mereka harapkan,” tuturnya.
Mardijanto menekankan bahwa Komisi D DPRD Kudus mendorong adanya pemerataan pembangunan sekolah negeri, terutama SMP, agar tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
“Kalau ingin sistem ini adil, maka sekolah negeri harus merata. Jangan hanya menumpuk di kota. Ini tugas bersama, terutama dari pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan,” tegasnya.
Baca Juga: Hampir Rata SD di Kudus Kekurangan Siswa, SD 1 Wates Baru Ada Satu Pendaftar
Pihaknya berharap, ke depan sistem SPMB bisa benar-benar mengakomodasi semua lapisan masyarakat, tanpa ada kesan diskriminasi berdasarkan lokasi tempat tinggal.
“Intinya masih banyak kekurangan dan mohon agar diperbaiki sistemnya. Jangan sampai masyarakat terus-menerus dirugikan hanya karena anaknya tinggal jauh dari sekolah negeri,” imbuhnya.
Editor: Haikal Rosyada
