BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akan mendukung penuh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan biaya sekolah gratis selama 9 tahun baik di sekolah negeri maupun swasta.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan jika saat ini ia masih menunggu arahan berupa Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga: Sukses Bangun 1,4 Km Jalan di Jepara, DPRD Apresiasi Pelaksanaan TMMD Reguler ke-124
“Kami mendukung daripada keputusan MK itu. Saat ini kan masih menunggu juklak juknis, untuk bisa eksekusi,” katanya saat ditemui dalam program Bupati Ngantor di Desa Lebak, Kecamatan Pakis Aji, Selasa (3/6/2025).
Jika memungkinkan, ia nantinya akan mengkombinasikan program sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan keputusan MK.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar mengatakan bahwa sampai saat ini belum terdapat arahan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan keputusan tersebut.
Sehingga pihaknya juga akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait pelaksanaan program sekolah gratis selama 9 tahun. Terutama jika dalam pelaksanaannya nanti menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD.
“Sejauh ini belum ada arahan dari pusat, kalau gratis semua akan kita kaji dulu,” katanya.
Ia mengatakan, selama ini baik sekolah swasta maupun negeri mendapat bantuan operasional dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Hanya saja penggunaannya terbatas pada aturan teknis.
“Tapi untuk anggaran sekolah swasta itu kan operasionalnya ada sendiri, sekolah swasta tidak bisa digratiskan. Karena (dana bos) tidak bisa untuk operasional sekolah,” katanya.
Baca Juga: Ngantor di Desa Lebak, Bupati Jepara Dukung Wisata Plajan Kembali Aktif
Ia mengatakan, sesuai amanat dalam undang-undang, 20 persen dari total APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Di Kabupaten Jepara, alokasi anggaran utnuk pendidikan yaitu hampir Rp900 miliar.
“Anggaran pendidikan itu kan 20% dari APBD, kalau APBD kita tahun ini Rp2,4 triliun, anggaran pendidikan berarti sekitar Rp800 miliar hampir Rp900 miliar lah,” sebutnya.
Editor: Haikal Rosyada
