BETANEWS.ID, KUDUS – Program Honor Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS) yang menjadi salah satu program Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2025. Untuk saat ini program ini masih dalam proses administrasi.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris memastikan bahwa anggaran program tersebut telah disiapkan dan saat ini tinggal menunggu proses administrasi yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Gubernur Jawa Tengah.
Baca Juga: Bupati Kudus Ajukan Proposal Renovasi Stadion Wergu Wetan Senilai Rp90,3 M
“Karena saya belum menjabat enam bulan, maka untuk program HKGS ini harus difasilitasi Kemenkumham dan Gubernur. Saat ini masih dalam proses, insyaallah Juni sudah selesai dan guru-guru bisa menerima HKGS mulai Juli,” ujar Bupati Sam’ani saat memaparkan capaian 90 hari kerjanya, Jumat (30/5/2025).
Pihaknya menegaskan, dari sisi pendanaan, program HKGS dipastikan tidak mengalami kendala. Mengingat dana sudah disiapkan untuk menjamin kesejahteraan guru swasta di Kabupaten Kudus.
“Untuk anggaran, insyaallah aman, sudah ada,” ujarnya.
HKGS merupakan salah satu instrumen untuk memberikan jaminan hidup yang lebih layak bagi guru swasta. Ia menambahkan, dalam pemaparan selama 90 hari kerja, setidaknya masih 25 persen yang belum tertangani.
“Selama 90 hari kerja, kami bersama Bu Bellinda sudah melaksanakannya sekuat tenaga dengan komponen-komponen yang ada. Pasti ada beberapa kekurangan-kekurangan. Contohnya jalan waktu saya dilantik ada kerusakan di 3.760 titik, bisa tertangani 2.535 titik dan masih ada 1.225 yang masih menjadi PR kita,” jelasnya.
Kemudiaan, kata dia, angka stunting sebelumnya ada 2.488 anak, tertangani 421 anak, kurang berat badan ada sebanyak 2.950, tertangani 714. Lalu wasting ada 1.876 anak, tertangani 237. Selanjutnya untuk LPJU ada 2.775 titik kerusakan, tertangani 1.070 titik, sisanya 1.705 masih dalam proses.
Lebih lanjut, Sam’ani menyinggung pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tengah kondisi pengurangan pegawai yang signifikan.
“SDM kita sekarang berkurang cukup banyak, jadi teman-teman ASN harus multitalenta dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan,” ungkapnya.
Mutasi pegawai pun bakal dilakukan sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi.
“Birokrasi yang sehat itu seperti pohon, kalau dipangkas justru tumbuh lebih baik. Kita butuh ASN yang punya skill dan integritas dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Kekurangan 25 persen itu termasuk adanya kendala penyesuaian anggaran yang belum mengakomodir janji politiknya. Untuk itu, dia berharap agar di perubahan APBD 2025, anggaran sejalan dengan program-program yang akan dilakukan.
Baca Juga: Sepi Pembeli dan Retribusi Naik, Nasib Pedagang Pasar Bitingan Kudus Diujung Tanduk
“Ini juga masih proses dalam rangka perubahan APBD 2025, nantinya membuat visi misi kami dan kemarin sudah disahkan untuk RPJMD kita. Semoga setelah perubahan APBD, visi misi bisa terpenuhi dengan baik,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta masukan dan arahan kepada awak media hingga masyarakat, supaya jalannya pemerintahan yang dipimpin dengan mengusung “Kudus Sehat, Sejahtera, Harmoni, dan Taqwa”, bisa berjalan lancar.
Editor: Haikal Rosyada
