BETANEWS.ID, PATI – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Kabupaten Pati wadul kepada anggota DPRD Pati. Mereka mempertanyakan adanya dugaan data siluman pada data pokok pendidikan (Dapodik) hingga kejelasan setelah tidak diterima daftar Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Ketua Forum Guru Honorer Pati, Anggita Egi Ayu Hapsari mengatakan, kedatangan mereka ini untuk mempertanyakan nasib guru honorer yang tidak lulus mendaftar PPPK. Selain itu, adanya dugaan data siluman pada dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati.
Baca Juga: Usai ke Tiongkok, PT Afindo Kembali Ekspor Ikan ke Vietnam
“Mempertanyakan kejelasan hasil pendaftaran PPPK kemarin. Kemudian soal dapodik, karena banyak sekali guru-guru honorer yang belum bisa masuk dapodik dan belum bisa mendaftarkan formasi masing-masing,” ujar Anggita, Kamis (6/2/2025).
Katanya, ada ribuan guru honorer yang belum masuk ke dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati. Dia mencatat ada 500 guru honorer di setiap kecamatan.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan dapodik telah ditutup pada Oktober 2022 silam. Artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati tidak lagi menerima data kependidikan guru baru.
Akan tetapi, menurutnya masih ada guru honorer yang bisa masuk dalam dapodik. Sehingga guru honorer ini sudah bisa mendaftarkan diri sebagai PPPK dan formasi lainnya.
“Data siluman di kecamatan memang ada beberapa. Terus di kecamatan lain juga ada, seperti Gembong ada beberapa data siluman,dari Batangan Pati,” ungkapnya.
Anggita mencontohkan, ada orang yang baru saja lulus kuliah, setelah itu sepekan mengajar di sekolah sudah terdaftar pada dapodik. Padahal ketentuannya, guru honorer yang masuk di dapodik ini minimal telah mengajar minimal dua tahun.
“Ada yang baru lulus kuliah sudah masuk ke dapodik. Ada yang sudah lama tapi bisa masuk ke dapodik. Ada empat atau lima orang untuk contoh. Padahal dapodik sudah ditutup sejak Desember 2022,” jelasnya.
Sedangkan dirinya sendiri sudah mengabdi lama, katanya hingga sekarang belum masuk ke dapodik.
“Ketentuannya minimal sudah mengajar di sekolah dua tahun. Terus ada SK dari dinas pendidikan yang lama,” imbuhnya.
Tak sampai di situ, Anggita bahkan mengaku sempat ada oknum yang menawari dan mengaku bisa memasukan guru honorer ke dapodik. Hanya mereka memintai uang dengan nominal tertentu.
“Saya pernah mencari tahu informasi orang dalam lah, terus dimintai Rp 3 jutaan saya nego. Misalnya saya bayar Rp1 juta bagaimana, ada lah orang dalam, itu tidak bisa dinego,” sebutnya.
Baca Juga: Gas Melon Langka, Pelaku UMKM di Pati Terpaksa Gunakan Kayu Bakar
Untuk itu, dia meminta kepada DPRD Pati untuk memberikan solusi kepada guru honorer ini.
“Semoga dapodik juga dibuka lagi dan teman-teman yang mengajar lebih dari dua tahun bisa masuk pada dapodik. Serta hasil PPPK soal penggajian dan formasinya, penempatan dan lainnya, sesuai dengan lulusan masing-masing,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
