31 C
Kudus
Senin, Februari 10, 2025

JMPPK Desak Presiden Moratorium Izin-izin Tambang di Jawa

BETANEWS.ID, PATI – Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mendesak agar Presiden RI Prabowo Subianto berani untuk moratorium izin-izin tambang yang ada di Jawa.

Sebab, menurut Koordinator JMPPK, Gunretno, wilayah Jawa merupakan padat penduduk. Di mana, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pangan. 

Baca Juga: Sejumlah Daerah Dilanda Banjir, Pj Gubernur Jateng Sebut Sudah Lakukan Rekayasa Cuaca

-Advertisement-

Artinya, kata Gunretno, Presiden Prabowo diharapkan tidak hanya bisa menghentikan rencana pendirian pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng saja. 

“Kami berharap, Pak Prabowo tidak hanya menghentikan rencana pendirian pabrik semen di Kendeng. Tapi berani moratorium izin-izin tambang di Jawa. Karena apa, memang padat penduduk yang dibutuhkan adalah pangan,” ujar Gunretno. 

Dirinya menyebut, bahwa pihaknya pernah menyampaikan, kalau program unggulan Presiden Prabowo adalah untuk kepentingan kedaulatan pangan. 

“Bahkan kami bisa mendukung, dengan catatan di Pegunungan Kendeng ini tidak ada pabrik semen. Dukungan warga Kendeng untuk program pak prabowo ini pasti berjalan, karena apa, padat penduduk di Jawa ini, ” imbuhnya. 

Sebelumnya diberitakan, isu terkait dengan rencana pendirian pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng, khususnya di Kabupaten Pati masih santer. Bahkan, beberapa waktu lalu, warga Kendeng sempat melakukan aksi penolakan terhadap rencana pendirian pabrik semen yang dikabarkan akan ada di wilayah Kecamatan Tambakromo. 

Terkait dengan isu rencana pendirian pabrik semen yang berada di kawasan Pegunungan Kendeng itu, warga Kendeng disebut siap untuk menghadang. Sehingga rencana itu bisa batal untuk direalisasikan. 

“Maka dengan terpilihnya Pak Prabowo, kami juga akan terus bergerak, berjalan, bersuara, sampai Pak Prabowo menghentikan rencana pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng,” ucapnya. 

Dirinya menyebut, dengan terpilihnya presiden, gubernur maupun bupati yang baru ini, sebenarnya persoalan semen tersebut belum selesai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Gunretno mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan penanam saham maupun pemilik saham pabrik semen. 

Baca Juga: Ratusan UMKM Ramaikan Perayaan Imlek di Pati

Dari hasil komunikasi itu, Gunretno menyebut, sebenarnya dengan situasi kebencanaan dunia seperti sekarang ini, para penanam saham rela untuk mundur. 

“Dari penanam saham itu mengatakan, bahwa yang mengundang itu memang dari pemerintahan Indonesia. Pastinya yang mengundang itu pemerintahan sebelum Pak Prabowo,” ungkapnya. 

Editor: Haikal Rosyada

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
153,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER