BETANEWS.ID, KUDUS – Puluhan tenaga honorer melakukan audiensi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus di Gedung Pusat Belajar Guru (PBG), Rabu (15/1/2025). Mereka menuntut kepastian status dan gaji, usai mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) tahun anggaran 2024.
Koordinator Penjaga Sekolah Kudus, Budi Susanto mengatakan, dalam pertemuan itu membahas nasib para penjaga sekolah, terutama terkait honor dan status kepegawaian. Pihaknya berkeinginan para penjaga sekolah agar minimal ada kepastian kapan mereka diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
“Setelah acara ini, sudah ada sedikit plong, walaupun belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harapannya dalam satu-dua bulan ke depan ada kepastian,” katanya.
Baca juga: 2.709 Honorer di Kudus Akan Diangkat jadi PPPK Penuh Waktu
Tak hanya itu, penjaga sekolah di Kudus saat ini menerima honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Mereka berharap honor sebagai PPPK paruh waktu bisa sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus.
“Kalau tidak, ya, minimal setara separuh UMK Kudus. Saat ini, gaji kami per bulan Rp300.000-Rp400.000, paling tidak dua kali lipat atau separuh dari UMK,” tegas Budi.
Sebab, kata dia, beberapa orang sudah mengabdi lama. Bahkan paling lama ada yang 20 tahun mengabdi. Untuk itu, pihaknya menuntut untuk peningkatan dan kesejahteraan mereka.
“Beberapa dari kami sudah mengabdi hingga 20 tahun. Namun, perjuangan ini masih belum maksimal. Kami berharap 2025 menjadi final dari proses panjang ini,” ungkap penjaga sekolah SD 2 Barongan, Kudus tersebut.
“Pengennya kita PPPK penuh waktu, sekarang masih proses PPPK paruh waktu belum tahu kapan. Tapi tadi sudah ditegaskan R3 itu masuk PPPK paruh waktu. jadi itu jadi pegangan kami, paling tidak secara perjuangan belum memenuhi apa yang kita harapkan tapi ada angin segar untuk kedepan,” tambahnya.
Baca juga: Pak Ogah hingga Pemulung Akan Dapat BPJS Ketenagakerjaan dari Pemkab Kudus
Ia menuturkan, setidaknya ada 281 penjaga sekolah yang telah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, hanya dua orang yang lolos seleksi PPPK.
“Kendala utama adalah kemampuan kami dalam tes berbasis komputer (CAT). Biasanya kami pegang sapu, disuruh pegang komputer, jadi hasilnya kurang maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kudus Putut Winarno menambahkan, honorer R3 yang tidak memiliki huruf “L” akan diajukan menjadi PPPK paruh waktu, sesuai ketentuan dalam keputusan menteri.
“Kami sudah melaporkan kepada pimpinan. Dari total 2.709 tenaga honorer yang terdata di BKN, penyelesaian akan dilakukan bertahap hingga 2026. Targetnya, pada 2025 sebanyak 1.000 formasi, begitu juga pada 2026, jika keuangan daerah mencukupi,” imbuhnya.
Editor: Ahmad Muhlisin