BETANEWS.ID, KUDUS – Kepala Desa Langgardalem, Muhammad Khoirul Amin, memberikan tanggapan terkait kembalinya para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Menara Kudus. Dia menduga ada penarikan retribusi dari Dinas Perdagangan (Disdag) Kudus.
“Soalnya dari Disdag ada penarikan buat PKL. PKL di Utara Menara Kudus itu ditarik tidak pakai karcis. Jadi seolah-olah Disdag membolehkan, karena dia menarik (retribusi),” katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (9/10/2024).
Selain itu, Irul juga menduga PKL kena pungutan liar (pungli) oleh per orangan. Bahkan, ada PKL yang kena iuran sampai Rp300 ribu setiap bulannya.
Baca juga: PKL Menara Kembali Lagi, Ketegasan Pemkab Kudus Dipertanyakan
“Di sana juga ada pungli. Ada yang bertempat di tembok warga, ada yang kena Rp300 ribu per bulan. Bilangnya, manggon kene, yo, bayar aku. Lalu dulu juga ada uang kebersihan setiap malam Jumat. (Iuran itu dilakukan) ada warga Langgardalem, Kerjasan, dan dari luar desa itu juga ada,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, warga sebenarnya menyambut baik penertiban PKL sepekan lalu. Namun hal itu rupanya tak bertahan lama karena hanya sehari saja kawasan Menara steril. Bahkan PKL saat ditanya warga setempat, mengaku sudah diizinkan berjualan lagi oleh Disdag.
“Kemarin warga sempat senang, enak dilihat, bisa dilalui mobil dengan lancar, bersih. Malamnya malah kembali lagi. Warga ada yang sempat menanyakan ke PKL, kok balik meneh? jawabnya malah gini, aku wes diizini Dinas Perdagangan, oleh dodolan neng kene meneh,” bebernya.
Ia menyebut, seharusnya ada efek jera dalam penertiban PKL di kawasan zona merah. Sebab jika dibiarkan, PKL akan semakin menumpuk dan sulit untuk disterilkan.
“Harus ada efek jera dan harus berani ada yang di denda biar tidak kembali lagi. Di hari pertama, ya nggak sepenuhnya, ada 30 persen kembali, hari kedua 60 persen, hari ketiga 80 persen, sekarang malah kembali 100 persen lagi dan penuh,” tuturnya.
Baca juga: Warga Setempat Sudah Keluhkan PKL Menara Kudus Sejak 2022, Bikin Lalu Lintas Semrawut
Salah satu pedagang yang tidak mau disebutkan namanya, mengaku kembali berjualan pada Rabu (9/10/2024) atau libur selama sepekan, usai adanya penertiban PKL.
“Kalau penertiban harus ada solusi lain. Ini, kan, penggusuran tidak penertiban. Beberapa gerobak diangkut paksa oleh Satpol-PP. Untungnya saya libur pada saat itu dan kembali berjualan lagi hari ini,” jelasnya.
Dia menuturkan, dulu pernah ada penarikan iuran bagi PKL di kawasan Menara. Menurutnya, per hari mereka ditarik seribu dan satu tahun terakhir ini baru tidak ada penarikan.
“Sejak awal jualan di sini sekitar 10 tahun lebih itu ada penarikan iuran. Namun, itu sudah berhenti beberapa waktu lalu. Mungkin dari dinas takut disalahkan jika ada penggusuran,” ungkapnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
