31 C
Kudus
Sabtu, Juli 20, 2024

Soal Ratusan Kades di Pati Deklarasi Dukung Bakal Calon, Ini Hasil Kajian Bawaslu

BETANEWS.ID, PATI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pati telah melakukan penelusuran dan kajian terkait deklarasi ratusan kepala desa (kades) yang mendukung Sudewo menjadi Bupati Pati dan Irjen Pol Ahmad Luthfi menjadi Gubernur Jawa Tengah. Hal ini terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ratusan kades di Pati tersebut.

Ketua Bawaslu Pati, Supriyanto mengatakan, berdasarkan penelusuran terkait dugaan pelanggaran dari deklarasi yang digelar di Alun-alun Pati dan Hotel New Merdeka tersebut, pihaknya belum menemukan unsur pelanggaran Pemilu.

Baca Juga: Pemprov Jateng Sebut Sudah Proses Dugaan KK Palsu dalam PPDB SMAN 1 Pati

-Advertisement-

”Kita sudah melakukan penelusuran kepada beberapa pihak. Kita juga mengkaji secara lengkap terkait fakta hukum melalui penelusuran,” ujar Supriyanto, Rabu (3/7/2024).

Dari hasil penelusuran itu, Bawaslu Pati kemudian melakukan kajian ke beberapa peraturan terkait apa yang dilakukan ratusan kades di Pati itu. Mulai dari UU Pemilu, UU Pilkada hingga UU Desa.

Pihaknya juga berkonsultasi dengan Bawaslu Jawa Tengah dan Bawaslu RI untuk memutuskan hasil kajian. Hasilnya, deklarasi kades yang mendukung bakal calon Bupati Pati dan bakal calon Gubernur Jateng itu, belum memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

“Hasil kajian kami, berdasarkan konsultasi kepada pimpinan, kepada Bawaslu Provinsi dan RI, kita nyatakan bahwa peristiwa tersebut belum memenuhi unsur dinyatakan sebagai dugaan pelanggaran pemilihan maupun peraturan undang-undang lainnya,” imbuhnya.

Supriyanto mengatakan, dalam penelusuran yang dilakukan, pihaknya juga telah memintai keterangan beberapa pihak, mulai dari kades yang terlibat hingga pihak Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat (Dispermades) Pati.

“Kita sudah melakukan penelusuran terhadap beberapa pihak yang perlu dimintai keterangan. Kami juga sudah mengkaji secara lengkap terkait dengan fakta-fakta hukum yang kami temukan dalam penelusuran melalui minta keterangan tersebut,” jelasnya.

Setelah itu, Bawaslu Pati mengkaji temuan di lapangan dengan undang-undang tentang pemilu dan lainnya. Hasilnya, deklarasi itu belum termasuk pelanggaran karena dilakukan sebelum masa kampanye dan belum ada pasangan calon bupati maupun gubernur yang ditetapkan oleh KPU.

“Seperti belum masa tahapan kampanye, selain itu pula belum ada pasangan calon yang telah ditetapkan. Sehingga belum memenuhi unsur pelanggaran,” jelasnya.

“Kami mengkaji dengan berbagai undang-undang ya, undang-undang pemilihan, kemudian undang-undang desa kami juga kaji. Tetapi memang dalam konteks kewenangan Bawaslu, peristiwa tersebut belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran,” sambungnya.

Baca Juga: Klarifikasi Kepala SMAN 1 Pati Soal Dugaan Kecurangan dalam PPDB

Supriyanto juga mempersilakan instansi lain yang berwenang lebih luas dari Bawaslu untuk melakukan kajian terhadap aksi deklarasi para kades yang sempat viral tersebut.

“Bawaslu tetap mendorong pelaksanaan pemilihan ini secara jujur adil, kemudian juga memperhatikan kondusivitas wilayah dan juga berbagai hal. Kabupaten Pati menjadi perhatian kami, kami berkomitmen, kemudian mendorong kepada instansi lebih berwenang lebih lanjut terkait dengan dugaan video yang kemudian viral itu apabila memiliki wewenang lebih luas daripada yang dimiliki oleh Bawaslu,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER