31 C
Kudus
Jumat, Juli 12, 2024

Pejabat Kudus Pelit Informasi, Muncul Usulan Pasal Sanksi di Ranperda Keterbukaan Informasi Publik

BETANEWS.ID, KUDUS – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus melaksanakan public hearing Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Keterbukaan Informasi Publik. Pada kegiatan tersebut, muncul usulan pasal sanksi bagi siapa pun yang menghalangi keterbukaan informasi publik.

Terkait keterbukaan informasi publik, sebenarnya sudah diatur oleh Undang-Undang (UU). Namun, menurut salah satu peserta public hearing, dia mengeluhkan minimnya informasi publik di beberapa OPD Pemkab Kudus. Padahal yang diminta adalah data normatif bukan yang sifatnya rahasia.

Oleh karena itu, yang bersangkutan usul agar di perda itu ada pasal sanksi bagai siapa pun yang mengahalangi untuk mendapatkam informasi publik. Terkait sanksi sebenarnya juga sudah ada di UU.

-Advertisement-

Baca juga: Parkir Kudus Semrawut, Dewan Mulai Bahas Ranperda Penataan dan Pengelolaan Parkir

Berdasarkan Pasal 51 UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pejabat publik bisa diancam penjara satu tahun dan denda Rp5 juta apabila menghambat atau menolak memberikan informasi.

Ketua Pansus II DPRD Kudus, Andrian Fernando, menyampaikan, terkait memasukkan pasal sanksi tersebut akan dipelajari dengan UU yang berkaitan. Jika bisa, tentu pasal tersebut akan dimasukkan.

“Karena kami meyakini bahwa reward and punishment itu akan memberikan optimal untuk satu kegiatan,” ujar Fernando di ruang paripurna gedung DPRD Kudus, Senin (8/7/2024).

Dia mengatakan, dengan adanya Perda Keterbukaan Informasi Publik di Kudus akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Perda ini nantinya juga bisa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa memang pemerintahan sudah memberikan inisiatif, bahwasannya informasi terbuka seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat Kudus.

Baca juga: Pasar Tradisional Sepi Pembeli, Pedagang Diminta Beralih ke Pasar Online

“Jadi yang bisa mendapatkan informasi publik nantinya tidak hanya teman-teman pers, tetapi masyarakat awam juga kita beri kemudahan untuk mendapatkan informasi,” bebernya.

Tak hanya itu, lanjut Fernando, pihaknya juga menampung usulan dari Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) agar keterbukaan informasi publik di Kota Kretek nantinya juga bisa diakses oleh penyandang tuna rungu.

“Teman-teman disabilitas tentunya jadi konsen kami juga dalam pembahasan Ranperda Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karenanya, kita akan berikan masukkan ke OPD terkait agar ada fitur suara ketika melampirkan informasi publik di website masing-masing,” imbuhnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER