31 C
Kudus
Jumat, Juli 19, 2024

Pemerhati Hukum Sebut Deklarasi Kades Dukung Bakal Calon Langgar Undang-undang

BETANEWS.ID, PATI – Terkait dengan deklarasi yang dilakukan ratusan kepala desa (Kades) di Pati yang mendukung Sudewo menjadi Bupati Pati dan Ahmad Luthfi menjadi Gubernur Jawa Tengah, mendapatkan tanggapan dari pemerhati hukum.

Ahmadi, Pemerhati Hukum Universitas Safin menegaskan, apa yang dilakukan ratusan kades tersebut melanggar hukum.

Baca Juga: Petani Berharap Pemerintah Tidak Impor Garam

-Advertisement-

“Kalau kami melihat sebagai pemerhati hukum, deklarasi kades itu, melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.Karena kepala desa itu dilarang berpolitik, dilarang menyalahgunakan wewenangnya, tepatnya itu pasal 29 ayat C. Di sana bahwa kepala desa dilarang, ayat c itu menyalahgunakan wewenang, tugas dan atau tanggung jawabnya, ” ujar Ahmadi, Selasa (25/6/2024).

Dalam hal ini katanya, bahwa wewenang kepala desa, salah satunya mengembangkan desa, memimpin rapat setiap ada kegiatan, mengembangkan partisipatif masyarakat dan seterusnya.

“Kebetulan yang terkait dukung mendukung itu tidak diatur di wewenangnya. Secara logika hukum, kalau tidak diatur di tugas pokok dan fungsinya di wewenangnya, itu merupakan larangan dan dia menyalahi aturan,” imbuhnya.

Untuk itu menurutnya, sebaiknya deklarasi kepala desa yang mendukung bakal calon tersebut secepatnya dilaporkan ke Bawaslu dengan bukti-bukti.

Terkait bukti-bukti yang bisa disertakan, di antaranya adalah video deklarasi. Kemudian, untuk saksi-saksinya adalah kepala desa yang melakukan statement sekaligus bisa dijadikan pihak terlapor.

“Nah, ya nanti oleh Bawaslu akan dilakukan namanya, penelusuran. Akan dicari bukti formil, materilnya. Nanti, ketemu bukti formil dan materilnya, akan diregister dan dikaji apa itu, sentra Gakkumdu bersama BawaslunyaBawaslunya, ” ungkapnya.

Setelahnya, nantinya akan muncul rekomendasi, dan rekomendasi itu bisa katanya bisa disampaikan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pj Bupati Pati yang selanjutnya memberikan sanksi kepada kepala desa.

Baca Juga: Petani di Pati Keluhkan Harga Garam Anjlok, Satu Kilogram Hanya Rp700

Untuk bentuk sanksi, tersebut bisa berupa teguran tertulis, peringatan dan bisa memberikan cuti. Tujuannya, agar kepala desa tidak bergerak lebih lanjut.

“Kan bisa juga nanti lihat kajian hukumnya itu, karena kalau dibiarkan, jelas akan melanggar azas- azas dari pelaksanaan Pemilu, yang mana, di sana itu ada 5 azas itu harus dijaga betul. Yakni terkait atas luber dan jurdil serta prinsip pelaksanaan penyelenggaraan pemilih Pemilu mulai dari mandiri, terbuka berdasarkan hukum, akuntabilitas, efektivitas dan seterusnya,’ sambungnya.

Editor: Haikal Rosyada

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER