BETANEWS.ID, KUDUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menggelar workshop dengan tema “Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024” di Hotel Novotel Semarang pada 16-18 Mei 2024.
Ketua DPRD Kudus Haji Masan, mengatakan, Focus Group Discussion (FGD) Internal ini sangat penting karena banyak anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus masih belum dimanfaatkan.
“Dalam rangka penyusunan APBD, bupati itu punya tim namanya TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), sementara DPRD punya Badan Anggaran (Banggar). Kedua ini harus klop dan mempunyai tujuan sama, sehingga program-program kerja dan pembangunan untuk kemajuan Kudus bisa terlaksana,” jelasnya saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kudus, Minggu (19/5/2024).
Baca juga: DPRD Kudus Gelar Rapat Paripurna 6 Ranperda Usulan, Ini Daftarnya
Selain itu, lanjut Masan, tujuan workshop tersebut adalah untuk memperdalam ilmu anggota DPRD Kudus soal APBD, serta penyusunan APBD yang pro terhadap kepentingan masyarakat.
“Kita tahu semuanya, bahwa saat ini serapan APBD Kudus masih rendah, sehingga kemanfaatan APBD untuk masyarakat tentu juga tidak maksimal,” bebernya.
Masan pun mendorong agar Penjabat (Pj) Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie segera mengintruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan program-program kerja yang sudah dicanangkan.
“Percepatan proses pelaksanaan APBD tentunya akan berdampak banyak, di antaranya pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan masih banyak lagi. Tentunya akan banyak multiplier effectnya bagi Kabupaten Kudus dan masyarakat,” ungkapnya.
Baca juga: Pj Bupati Kudus Sebut Banyak Warisan Budaya Lokal Terancam Punah
Dia pun berharap, ke depan pelaksanaan program kerja yang menggunakan APBD agar dilakukan secepatnya. Pasalnya, APBD sudah disahkan pada November tahun lalu, tapi sudah hampir enam bulan program kerja belum ada yang jalan.
“Saya kira kinerja Pemkab Kudus ini terlalu lamban dalam proses penyelesaian anggaran. Sementara kewenangan kami hanya sebagas budgeting, dan yang eksekusi adalah bupati. Maka kemajuan daerah itu bergantung pada political willnya bupati,” tandasnya. (adv)
Editor: Ahmad Muhlisin
