BETANEWS.ID, PATI – Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan mengoptimalkan intervensi penanganan stunting di 20 kabupaten/kota yang penurunan kasusnya belum begitu signifikan. Selain menerjunkan tim, pihaknyajuga akan menggandeng TNI dan Polri.
“Saya akan perhatikan betul, dan akan intervensi ke bupati/wali kota untuk bersama-sama lebih memaksimalkan kinerja,” kata Nana saat memberikan arahan kepada TP PKK kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kabupaten Pati, Senin (611/2023).
Nana menjelaskan, sudah ada sekitar 15 kabupaten/kota yang sudah berhasil menurunkan stunting pada periode 2021 ke 2022. Bahkan pada 2022, sejumlah daerah seperti Kota Semarang mampu menurunkan angka stunting sebesar 10 persen dan Kabupaten Demak 9 persen dari angka tahun 2021.
Baca juga: Bergas Tepis Tingginya Angka Stunting di Kudus Karena Banyaknya Ibu yang Bekerja
“Faktanya kalau kita serius ada contoh daerah yang bisa menurunkan stunting,” kata dia.
Secara umum, gambaran prevalensi stunting di Jawa Tengah pada 2022 masih pada angka 20,8 persen. Pada 2023, diperkirakan angka stunting di Jateng akan menurun. Hal itu karena dalam satu tahun terakhir Pemprov Jateng serius melaksanakan berbagai program untuk menekan angka stunting.
“Insyaallah 2023 ini, dengan upaya dan langkah-langkah sampai ke tingkat dasar, stunting ini kita upayakan menurun. Target kami pada 2024 sebagaimana target dari pemerintah pusat adalah 14 persen,” jelas Nana.
Menurut Nana, upaya penurunan angka stunting itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, Pencanangan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah ini penting, guna membangun sinergitas berbagai stakeholder supaya mampu berkolaborasi menurunkan angka stunting.
Baca juga: Selain Kurang Gizi, Penyebab Stunting juga Karena Salah Pola Asuh
Dalam kesempatan tersebut, ia meminta kepada TP PKK Kabupaten/Kota agar memaksimalkan peran Kader PKK hingga tingkat Dasa Wisma, supaya mampu mengedukasi remaja dan orang tua dalam mencegah pernikahan dini.
Selain itu, mengedukasi pasangan usia subur untuk menggunakan kontrasepsi pasca-persalinan, meningkatkan gerakan ayo ke posyandu, dan bina keluarga balita untuk memantau tumbh kembang anak.
