BETANEWS.ID, JEPARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edi Sudjatmiko, mengingatkan kepada perangkat desa bahwa melakukan perubahan data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) harus melalui Musyawarah Desa (Musdes).
“Ayo bekerja dengan ikhlas, jujur dalam menginput data. Jangan mau diintervensi, misalnya untuk menghapus atau memasukkan nama baru, kalau tidak sesuai ketentuan,” katanya pada saat membuka kegiatan sosialisasi program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Jepara tahun 2023 di Hotel D’Season Bandengan, Kabupaten Jepara, Kamis (9/11/2023).
Edy juga mengingatkan agar desa atau kelurahan turut aktif melakukan verifikasi dan validasi data. Sebab, hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan segala bantuan sosial dapat tepat sasaran.
Baca juga: Dana BOS 30 SD Regroupping di Jepara Sudah Cair
Berbagai program bantuan pangan yang selama ini diluncurkan pemerintah, menurutnya, bisa dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan. Sehingga, pemanfaatannya harus tepat sasaran.
Adapun jenis bantuan sosial pangan yang selama ini disalurkan yaitu Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Baca juga: Jika Tol Demak-Jepara Terealisasi, Kebutuhan Anggarannya Disebut Capai Rp15 Triliun
Bantuan Program Sembako diberikan sebesar Rp200 ribu per KPM per bulan dan PKH senilai Rp225 ribu – Rp3,9 juta per KPM yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran program tersebut, menurutnya, sudah terlaksana hingga tiga triwulan.
Sedangkan dari CPP berupa 10 kilogram beras per KPM telah disalurkan dalam dua kali alokasi. Alokasi pertama pada Maret-Mei, dan alokasi kedua pada Oktober 2023. Alokasi kedua CPP dimungkinkan akan ada tambahan pada bulan ini.
Editor: Ahmad Muhlisin
