BETANEWS.ID, KUDUS – Serikat buruh mengeluhkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi (PE) di Kudus yang rendah. Akibatnya, kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2024 pun tak bisa maksimal yakni hanya 3,16 persen.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kudus, Andreas Hua, mengatakan, pertumbuhan ekonomi merupakan satu komponen penting dalam penentuan kenaikan upah suatu daerah, selain laju inflasi provinsi dan nilai indeks tertentu atau keofisien alpha. Apabila pertumbuhan ekonomi rendah, maka hal tersebut juga berbanding lurus dengan kenaikan upah pada suatu daerah yang akan rendah jua.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Kota Kretek tahun 2022 itu hanya 2,23 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut paling rendah se-Jawa Tengah (Jateng).
Baca juga: Pj Bupati Bocorkan Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus 2024
“Karena pertumbuhan ekonomi Kudus 2023 belum keluar datanya, sehingga yang dipakai tahun 2022 yang hanya 2,23 persen. Dan, itu kemudian mempengaruhi kenaikan upah Kabupaten Kudus tahun 2024 yang hanya 3,36 persen,” keluh Andreas di Sekertariat KSPSI, belum lama ini.
Bahkan, kata Andreas, pertumbuhan ekonomi di Kudus kalah jauh dari daerah tetangga, Kabupaten Pati, Jepara, dan Demak. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Pati di 2022 itu 5,6 persen, Jepara 5,95 persen, dan Demak 5,25 persen.
“Coba bayangkan PE 2022 yang rendah itu digunakan untuk menentukan upah di tahun 2024 jelas tidak relevan,” bebernya.
Baca juga: Miris, Kenaikan Upah di Kudus Diperkirakan Hanya Rp16 Ribu
Oleh karena itu, lanjut Andreas, pihaknya akan menanyakan langsung data pertumbuhan ekonomi di Kudus. Sebab menurutnya, dibanding dari daerah tetangga harusnya pertumbuhan ekonomi di Kudus lebih tinggi.
“Kita akan menanyakan langsung ke BPS Kudus terkait pertumbuhan ekonomi di Kota Kretek. Sebab menurut kami data itu timpang,” ungkapnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
