31 C
Kudus
Kamis, Februari 22, 2024

Terbitkan SE Penundaan Pelantikan Perades Tak Seizin Bupati, Plt Kepala Dinas PMD Kudus Lancang?

BETANEWS.ID, KUDUS – Problematika hasil tes seleksi perangkat desa (perades) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad) memasuki babak baru. Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kudus mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada camat yang intinya melarang atau menunda pelantikan perades.

SE bernomor 141/3111/13.03/2023 diterbitkan oleh Dinas PMD Kudus pada tanggal 11 September 2023. Bahkan, diketahui Plt Kepala Dinas PMD menerbitkan SE tersebut tanpa sepengatuhan atau tanpa izin Bupati Kudus terlebih dulu.

Baca Juga: Miris, Petani di Undaan Terpaksa Beli Beras Karena Selama 4 Tahun Gagal Panen

Hal itu pun diakui oleh Plt Kepala Dinas PMD Kudus, Djati Solechah. Pertimbangannya membuat SE penundaan pelantikan perades tanpa minta izin bupati terlebih dulu, karena ini sudah wilayah teknis.

“Saya memang tidak izin Bupati Kudus terlebih dulu saat membuat SE penundaan pelantikan perades. Saya juga sudah dipanggil oleh bupati dan saya jelaskan apa adanya alasan pembuatan SE tersebut. SE itu juga saya tembuskan ke Bupati Kudus, Inspektorat dan Kabag Hukum,” ujar perempuan yang akrab disapa Djati kepada Betanews.id usai audensi dengan Garank 1 di Pendopo Kudus, Kamis (14/9/2023).

Bahkan, penerbitan SE itu dipersoalkan oleh kelompok Garank 1 yang dianggap melampui kewenangan Bupati Kudus. Dan, mereka meminta agar SE itu dicabut. Tapi hal itu ditolaknya dan SE ini tetap berlaku.

“SE itu dianggap tidak sah oleh Garank 1 karena tak izin bupati dulu. Tapi saya tolak dan saya persilahkan pihak Garank 1 untuk menggugatnya melalui proses hukum yang berlaku,” bebernya.

Djati mengungkapkan, alasan menerbitan SE penundaan pelantikan perades karena melihat realita yang ada. Yakni masih ada gugatan atau banding atau upaya hukum yang dilakukan baik oleh gabungan panitia seleksi (pansel) pengisian perades, maupun gugatan dari perseorangan yang merasa tes Computer Assisted Test (CAT) FISIP Unpad tidak sesuai real count.

Ada dua poin penting yang disampaikan ke camat se-Kabupaten Kudus. Pertama, bagi kecamatan yang pemerintah desanya telah menyelanggarakan pelantikan Perades, agar nanti setelah ada putusan pengadilan yang sudah masuk pokok materi gugatan itu harus menyesuaikan.

Baca Juga: Empat Tahun Diabaikan, Jeritan Petani Undaan Akhirnya Didengar Pemerintah

“Tapi yang belum, saya sarankan agar jangan melakukan pelantikan perades. Sembari menunggu putusan pengadilan yang sudah masuk kedalam pokok materi,” bebernya.

Menurutnya, selama ini putusan Pengadilan Negeri (PN) Kudus itu belum masuk ke pokok materi. Kemarin putusan perkara 26 hanya memindahkan tempat penanganan perkara dari PN Kudus ke PN sumedang.

“Tapi yang masuk ke pokok materinya terkait hasil keabsahan seleksi CAT kan belum ada, sah atau tidaknya,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
6,574PengikutMengikuti
129,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER