BETANEWS.ID, JEPARA – Sujiantoko, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jepara mengatakan bahwa menjelang pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024 mendatang potensi kerawanan yang harus diantisipasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan mitigasi terhadap terjadinya bencana.
Sebab menurutnya, bulan Februari yang menjadi waktu dalam pelaksanaan pemilu merupakan bulan hujan. Apalagi wilayah yang ada di Kabupaten Jepara tidak hanya rawan terjadi banjir, tetapi juga bencana tanah longsor.
Baca Juga: Ini Alasan Pemkab Jepara Lakukan Regroupping 63 SD Jadi 30
“Kerawanan yang harus di antisipasi ini justru soal mitigasi bencana yang itu berpengaruh di penempatan TPS dan distribusi logistik. Februari ini kan bulan hujan, rawan terjadi longsor, banjir,” jelasnya pada Selasa (19/8/2023) saat ditemui di Kantor Bawaslu, Kabupaten Jepara.
Selain potensi tanah longsor dan banjir, ia juga menjelaskan wilayah lain seperti Karimunjawa yang di bulan tersebut juga memiliki potensi terjadinya badai, ombak tinggi, dan angin kencang.
“Sehingga kemudian bagaimana KPU bisa mengantisipasi itu. Karimunjawa misalnya harus menjadi skala prioritas pengiriman logistik. Belum lagi antisipasi soal penempatan TPS, pengamanan terhadap logistik pemilu biar benar-benar aman ditempatkan dimana,” tambahnya.
Ia kemudian menambahkan pelaksanaan pemilu antara legislatif dan eksekutif yang dilakukan secara bersamaan membuat potensi timbulnya konflik antar partai menjadi minim.
Terlebih apabila, dalam pemilu nanti terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut menurutnya akan memanilisir terjadinya potensi kerawanan munculnya konflik menjadi semakin minim.
Baca Juga: Antisipasi Krisis Air, PDAM Jepara Bangun Sumur Tahun Depan
“Kalau membicarakan pemilu di tahun ini, antara legislatif dan eksekutif ini kan bersamaan. Dan legislatif ini kan lebih cenderung mementingkan diri sendiri sehingga konfliknya akan lebih minim, konflik internal partainya yang lebih tinggi,” ujarnya.
Sebab menurutnya yang paling signifikan memunculkan konflik yaitu apabila terjadi isu yang melibatkan unsur (Suku, Agam, Ras, dan Antar golongan) SARA dan politik identitas. “Ketika salah satu menggunakan itu, sudah pasti terjadi konflik,” tandasnya.
Editor: Haikal Rosyada
