BETANEWS.ID, KUDUS – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menyidak hasil revitalisasi puskesmas Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu tahun anggaran 2022. Dalam sidak tersebut, ditemukan pengerjaan yang belum beres dan hasilnya dirasa tidak sesuai yang harapan.
Ketua Komisi D DPRD Kudus, Ali Ihsan mengatakan, pada 2022 Puskesmas Sidorekso mendapatkan alokasi anggaran kurang lebih Rp1,7 miliar bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan sebagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
“Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan atap dan plafon. Karena memang pada saat itu Puskesmas Sidorekso atapnya pada bocor dan mengakibatkan plafon jebol serta mengganggu pelayanan,” ujarnya kepada Betanews.id, Senin (21/8/2023).
Baca juga: Ketua DPRD Kudus Blak-Blakan Bilang Begini Soal Kinerja Hartopo
Namun sayangnya, lanjut Ali Ihsan, dalam sidaknya ditemukan pengerjaan atap yang belum beres. Padahal pengerjaan tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2022.
“Kami tadi temukan atap bagian samping tak dipasangi plafon, sehingga kerangka atap masih kelihatan. Dan, itu kita temukan semua di sepanjang bangunan,” bebernya.
Selain pengerjaan atap yang belum beres, kata dia, pekerjaan cat hasilnya juga tidak sesuai. Menurutnya, cat tembok Puskesmas Sidorekso baru dikerjakan tahun kemarin tapi sudah kusam dan lumutan.
“Kita bisa lihat sendiri hasil pengecatanya hasilnya tidak begitu bagus,” tegasnya.
Karena sudah melampui hitungan masa retensi dari Final Hand Over (FHO) atau Serah Terima Akhir Pekerjaan, temuan tersebut paling tidak akan jadi catatan dan bahan evaluasi DPRD Kudus, agar ke depan Dinas Kesehatan lebih hati-hati dan selektif dalam mencari rekanan untuk pekerjaan fisik di semua fasilitas kesehatan (faskes) di Kudus.
Baca juga: Cegah Adanya Anggaran “Siluman”, Anggota DPRD Kudus Minta Rapat Anggaran Direkam
“Temuan ini akan jadi sarana intropeksi masing-masing dinas dan pelaksana pekerjaan agar bisa lebih baik lagi. Sebab kami berharap pengerjaan fisik, baik dari anggaran APBD maupun cukai bisa dikerjakan secara maksimal. Tujuannya warga yang sakit ketika berobat di faskes milik Pemkab Kudus bisa nyaman,” imbuhnya.
Ali Ihsan mengatakan, pihaknya akan menyidak hasil pekerjaan fisik dinas yang berada di lingkup kerja Komisi D DPRD Kudus, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Editor: Ahmad Muhlisin
