31 C
Kudus
Minggu, April 14, 2024

KPK Sebut Ongkos Politik yang Mahal Jadi Salah Satu Sebab Maraknya Korupsi

BETANEWS.ID, JEPARA – Berdasarkan hasil survei penilaian integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada tiga responden dari kalangan internal (Pegawai dalam lembaga pemerintahan), Eksternal (Masyarakat), dan Eksper (Pakar/Ahli/Stakeholder) nilai Indeks Agregat Kabupaten Jepara berada di angka 72,8 atau masuk dalam kategori Rentan.

Jumlah tersebut memang cenderung turun dari tahun sebelumnya yang berada di angka 76,4 atau masuk dalam kategori waspada. Namun, menurut Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Uding Juharudin, angka ini bisa saja naik karena menjelang masuknya tahun politik terjadi kenaikan tingkat kerawanan tindakan korupsi.

Salah satu sebabnya, kata Uding, adalah mahalnya ongkos politik dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Makanya, jabatan yang lahir dari sistem politik rawan memunculkan tindakan korupsi.

Baca juga: KPK Apresiasi Cara Ganjar Bangun Sistem Pencegahan Korupsi di Jateng

“Bagaimana pada saat mendaftar, mendapat nomor urut. Sehingga akibat dari biaya yang mahal pasti hitung-hitungannya kayak dagang, harus balik modal ketika nanti sudah menjabat,” katanya dalam kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pencegahan Tindakan Korupsi Lembaga Legislatif dan Eksekutif, di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Jepara, Kamis (10/8/2023).

Dari survey tersebut, KPK juga merilis kejadian suap dan gratifikasi yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jepara. Hasilnya kalangan internal menyatakan 25 persen, eksternal 3 persen dan eksper 100 persen menyatakan bahwa responden pernah melihat adanya penerimaan suap dan gratifikasi.

Hasil tersebut cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Di mana dari kalangan eksper bahkan menyatakan tidak pernah melihat atau 0 persen, Internal 19 persen, dan eksternal di angka yang sama yaitu 3 persen.

Sedangkan dari sektor resiko Penyalahgunaan Barang dan Jasa (PBJ) rendahnya kualitas barang dan jasa menempati posisi tertinggi dengan angka 33 persen, kemudian munculnya tindakan nepotisme 28 persen.

Baca juga: Masuki Caturwulan 2, Realisasi PAD Jepara Sektor PBBP2 Baru 42 Persen

Adanya tindakan gratifikasi, sudah ditentukannya pemenang vendor, dan hasil dari PBJ tidak bermanfaat berada di angka 20 persen. Sehingga ia berpesan kepada seluruh masyarakat, media, maupun publik agar dapat mengingatkan para pejabat berwenang untuk menjauhi tindakan yang mengarah pada perilaku korupsi.

“Kalau tidak kita ingatkan nanti takutnya kan kebablasan, sehingga perlu untuk kita pagari secara bersama-sama. Karena dengan terus kita ingatkan yang tadinya mau tergelincir bisa kembali ke arah realnya begitu,” katanya.

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
135,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER