BETANEWS.ID, SEMARANG – Stunting menjadi perhatian khusus pemerintah dalam menyikapi bonus demografi pada 2030-2035. Bahkan, Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting secara nasional turun hingga di bawah 14 persen pada 2024.
Target Jokowi ini direspon dengan baik oleh Pemerintah Kota Semarang yang bisa menurunkan angka stunting secara drastis, yakni mencapai 10,9 persen. Besaran ini dinilai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah sudah sangat baik.
Bahkan, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Widwiono, berujar penurunan stunting di Kota Semarang terbilang spektakuler. Menurutnya, capaian ini terjadi melalui proses dengan tahapan yang baik.
Baca juga: Sinergi dengan PKK, Ita Optimis Angka Stunting di Kota Semarang Bisa Nol Persen
“Saya tahu persis kalau angka 10,9 persen ini tidak terjadi ujug-ujug,” selorohnya dalam Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jateng, Selasa (14/2/2023).
Hal sama juga diungkapkan Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo. Ia menilai keberhasilan ini didukung oleh beberapa program Pemkot Semarang yang menurutnya inovatif.
“Bu Wali sudah membuat kebijakan yang luar biasa,” pujinya.
Menurut Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, implementasi program penurunan angka stunting harus dilakukan dengan inovasi. Ia berharap kegiatan-kegiatan sosialisasi yang tidak efektif harus diminimalkan.
Sejauh ini Pemkot Semarang telah meluncurkan berbagai program inovasi, seperti Pelangi Nusantara (Pelayanan Gizi dan Penyuluhan Kesehatan Anak serta Remaja), Rumah Gizi, maupun Si Bening (Semua Ikut Bergerak Bersama Menangani Stunting). Selain itu, Pemkot Semarang juga tengah mempersiapkan program inovasi lain, yakni Rumah Pelita (Rumah Penanganan Stunting Lintas Sektor bagi Baduta).
“Kami menargetkan ibu-ibu yang anaknya stunting karena pola asuh, seperti ibu-ibu pekerja” jelas Ita.
Baca juga: Percepat Penanganan Stunting, Pemkot Semarang Jalin Kerja Sama dengan Tanoto Foundation
Untuk memulai program baru tersebut, Pemkot Semarang akan menjalankan program tersebut diawali dari Kecamatan Semarang Barat. Selanjutnya pengembangannya akan dilakukan di 47 kelurahan. Mendukung itu, beberapa fasilitas dipersiapkan, seperti pendampingan psikologis serta menu makan khusus baduta stunting.
Secara keseluruhan, menurut Ita, penanganan stunting dibagi tiga persoalan dan penanggung jawabnya. Pertama, penanganan soal gizi, yang ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan. Kedua, pola asuh, yang ditangani oleh Disdalduk dan DP3A. Dan ketiga, sanitasi lingkungan, ditangani oleh Disperkim dan DPU.
“Masih tetap dalam tagline Pemkot Semarang Bergerak Bersama, saya berharap adanya keterlibatan para pengusaha lewat CSR-nya dalam menyukseskan program-program pemerintah kota dalam penanganan stunting,” tandasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
