BETANEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kembali menerima predikat A dalam Hasil Evaluasi Reformasi di tahun 2022. Sebelumnya, provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini sudah empat kali mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) berturut-turut sejak 2018 lalu.
Penghargaan kali ini diterima langsung oleh Ganjar dari Menteri PAN RB RI, Abdullah Azwar Anas di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2022).
Penghargaan tersebut, bagi Ganjar merupakan motivasi untuk terus berbenah di bidang reformasi birokrasi.
Baca juga: Ganjar dan Pemprov Jateng Terima Penghargaan Pengelolaan Zakat Terbaik Nasional
“Saya menyampaikan terimakasih atas apresiasi dari Kementrian PAN RB pada kita, termasuk hasil kerja kawan-kawan Pemprov Jateng. Dan, kita musti ada satu target lagi untuk bisa dapat doble A, jadi AA. Kita harus belajar dari tempat lain agar bisa melakukannya,” tegas dia.
Ganjar menjelaskan, target tersebut telah berjalan di Jateng dengan membangun puluhan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ganjar menargetkan 100 persen dari 35 Kabupaten/Kota se-Jateng memiliki MPP sendiri.
“Maka saya minta seluruh Jawa Tengah yang belum ada Mal Pelayanan Publik, segera buat. Itu tidak sulit dan hanya butuh mau saja untuk melakukan itu,” terangnya.
Sejauh ini, Jateng telah memiliki 22 MPP yang tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya MPP Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, dan Kota Salatiga.Â
Baca juga: Ganjar Bawa Jateng Raih Dua Penghargaan dari BPKP
Kemudian Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap.
Ditegaskannya, reformasi birokrasi terpenting adalah memberikan pelayanan dengan baik dan optimal. Maka, salah satunya dengan pemanfaatan mal pelayanan publik yang ada.
“Tapi intinya birokrasinya mesti direformasi, pelayanannya harus lebih baik. Maka, saya minta untuk Jateng seluruh kabupaten/kota yang belum punya segera buat. Itu tidak sulit, hanya butuh mau saja untuk melakukan itu,” paparnya.
Selain itu, tak kalah penting pemerintah harus memperhatikan sektor investasi, penurunan angka kemiskinan, dan digitalisasi. “Itu semua juga perlu mendapat perhatian,” tandasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
