BETANEWS.ID, BANJARNEGARA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membentuk 29 Desa Antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Upaya itu mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sekaligus menjadi provinsi percontohan.
29 desa itu adalah Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, Cemani, Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru, dan Tanurejo.
Desa-desa tersebut berkomitmen turut serta dalam pemberantasan korupsi, di antaranya menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.
Baca juga: Ngobrol Bareng Ratusan Kades, Ganjar Ingin Pati Pelopori Desa Antikorupsi
Ganjar mengatakan, Pembentukan Desa Antikorupsi ini sebagai bentuk inisiasi lebih dini, guna mendukung program Desa Antikorupsi KPK pada 2023 mendatang.
“Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa,” jelasnya pada acara Kick Off Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, Kamis (15/12/2022).
Ganjar berharap, ke depan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk bisa menjadi percontohan bagi desa yang lain.
“Kita kick off di Banjarnegara dengan satu harapan kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia kita sudah punya contoh yang real. Dan, nanti tahun depan sudah ada contoh yang lebih kongkrit sehingga 7.809 desa kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri,” tegasnya.
Baca juga: KPK Jadikan Banyubiru Semarang Sebagai Desa Antikorupsi
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana memuji Ganjar Pranowo yang punya respon cepat terhadap program Desa Antikorupsi.
“Saya mengapresiasi karena ‘lho program tahun 2023’ ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga,” kata Wawan.
Diakuinya, semua Gubernur menyampaikan keinginannya dalam mendukung program tersebut, dan Ganjar salah satunya yang mengimplementasikannya.
“Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh nggak kita langsung (mulai) saja. Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi,” tandasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
