BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hijau (PKPLH) berencana melakukan studi bunding ke Kota Solo dalam pembangunan rumah tak layak huni (RTLH).
Sebab, di Kota yang dipimpin Gibran Rakbuming Raka tersebut, dinilai mampu membangun rumah tak layak huni di kawasan kumuh melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kami berencana studi bunding ke Solo terkait pembangunan RTLH itu. Jika di Solo bisa, kenapa kok Kudus tidak bisa,” ujar Kepala Dinas PKPLH Kudus Abdul Halil kepada awak media, beberapa waktu lalu.
Baca juga: PT Djarum Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kudus, Bantuan Capai Rp52 Juta per Rumah
Dia mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk membenahi rumah tak layak huni yang jumlahnya mencapai 7.000 unit. Tahun depan, pihaknya pun sudah mengajukan agar ada program bedah rumah bagi rumah tak layak huni.
“RTLH yang kami ajukan tentu sebanyak mungkin. Namun, realisasinya nanti tetap disesuaikan dengan anggaran yang ada,” bebernya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga mempertimbangkan yang dapat bantuan bedah rumah adalah rumah tak layak huni yang prioritas. Dengan indikator, lantainya masih berupa tanah, rangka atap masih bambu, serta rumah yang belum ada sanitasinya.
“Rumah tak layak huni dengan kriteria tersebut yang nanti kita prioritaskan,” tandas Halil.
Dia mengatakan, dalam program bantuan rumah layak huni, warga mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta. Dengan nominal tersebut, yang bersangkutan juga harus menyediakan dana tambahan untuk renovasi rumahnya.
“Bantuan ini sifatnya memang stimulus. Jadi yang mendapat bantuan dan warga sekitar juga terlibat. Penerima bantuan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan dan masyarakat sekitar bergotong-royong ikut membangun rumah warga kurang mampu tersebut,” ungkapnya.
Baca juga: Di Kudus Ternyata Masih Terdapat Ribuan Warga yang Tergolong Miskin Ekstrem
Sementara itu, Bupati Kudus HM Hartopo memgatakan, pada tahun 2023, program pembangunan RTLH tetap berlanjut. Namun, untuk berapa unit RTLH yang akan mendapatkan program bedah rumah akan disesuaikan dengan anggaran yang ada.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, program pembangunan RTLH masih tetap ada di tahun 2023. Namun jumlahnya nanti tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemkab Kudus,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Hartopo, tahun ini pihak swasta yakni PT Djarum juga punya program serupa dan sudah berjalan. Begitu juga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Editor: Kholistiono
