BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pemerintah pusat mereview PP 36 tahun 2021 untuk dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurutnya, review pada dasar penetapan ini perlu dilakukan, sebab hitungan yang coba dilakukan oleh jajarannya, menunjukkan hasil yang berpotensi muncul ketimpangan.
“Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya seneng aja. Bagus itu. Tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing,” tuturnya saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Quest Hotel, Senin (14/11/2022).
Untuk itu, Ganjar terus mengajak dialog buruh, pengusaha hingga akademisi di Jawa Tengah. Selain mendapat usulan formula yang tepat untuk diusulkan ke Kemenaker, juga disepakati seluruh pihak.
Baca juga: Ganjar Sebut Penetapan UMK Dilakukan Setelah Pusat Putuskan UMP Pada 21 November
“Dengan formula-formula itu harapannya ada konklusi yang paling bagus, yang punya kemampuan nanti untuk bisa melaksanakan. Sehingga sama-sama enak,” katanya.
“Sehingga dalam waktu tiga hari ini mudah-mudahan ada usulan dari kawan-kawan di Jateng yang lebih mendekati sepakat,” imbuhnya.
Dari sejumlah dialog, Ganjar tertarik dengan usulan dari kelompok buruh. Mereka mengusulkan formula penetapan UMP yang mengacu pada inflasi.
“Kemarin ada yang mengusulkan satu, inflasi aja, Pak. Tapi jangan 100 persen, 150 persen inflasi itu agak konkret juga usulannya. Nah itu kita jadikan pertimbangan,” pungkas Ganjar.
Editor: Ahmad Muhlisin
