BETANWES.ID, SEMARANG – Permasalahan terkait gaji yang tidak sepadan dengan perjuangan keras dalam mengajar, masih menjadi keluhan klasik sampai sekarang, khususnya guru honorer.
Begitu juga di Provinsi Jawa Tengah, sampai sekarang banyak guru honorer, bahkan mereka sudah mengajar selama puluhan tahun, tapi kesejahteraan hidupnya belum terjamin, karena miimnya gaji yang mereka terima.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng Muhdi mengatakan, masih banyak guru hononer, terutama guru di daerah pelosok yang penghasilannya masih di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Baca juga: Peduli Nasib Guru Honorer, Ganjar: ‘Tolong, Guru Naungan Kabupaten/Kota Gaji Minimal UMK’
“Kalau guru yang di pelosok masih banyak yang dapat gaji di bawah UMK, bisa Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu sebulan. Tapi kalau guru di kota besar, seperti Semarang sudah banyak yang di atas UMK,” katanya.
Pihaknya menuturkan, saat ini di Jateng ada sekitar 110.421 guru honorer. Tetapi sebagian dari jumlah tersebut, digaji di bawah UMK, khususnya guru yang waktu mengajarnya di bawah 24 jam per minggu.
“Kalau di Semarang penghasilannya sudah di atas UMK, itu untuk guru yang memenuhi jam mengajar 24 jam seminggu. Tapi begitu masuk Demak, Brebes, masih ada ketimpangan, itu benar adanya,” ujarnya.
Sehingga ia menuturkan, kesejahteraan guru masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan gaji guru honorer masih berada di bawah penghasilan buruh pabrik yang gajinya di atas UMK.
“Sehingga menurut saya, pemerintah kurang adil, mereka tidak membayar guru honorer setingkat UMK, tetapi memaksa perusahaan untuk membayar pegawai swasta dan buruh dengan UMK,” katanya.
Padahal, jika dilihat dari tingkat pendidikan guru merupakan lulusan perguruan tinggi, ditambah guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan penerus bangsa.
“Masa guru yang tugasnya mendidik dengan orang yang tanggung jawabnya hanya pekerjaan tertentu, masa gajinya lebih kecil guru? Masa lulusan SD dengan lulusan sarjana gajinya sama? Masa guru harus demo seperti buruh yang setiap tahun menuntut kenaikan upah, kan gak pantas lah,” tegas Muhdi.
Dengan hal ini, PGRI Jateng berharap agar sebanyak 110.421 guru honorer di Jateng bisa mendapatkan gaji yang layak, atau di atas UMK sebagai bentuk apresiasi guru yang sudah berjuang keras mendidik generasi muda.
Pihaknya pun mendorong Pemprov Jateng untuk bisa secara bertahap mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebab, Muhdi menilai, pengangkatan PPPK sangatlah penting untuk guru honorer. Sebab, dengan naiknya status menjadi PPPK, maka nasib dan kesejahteraan guru bisa terjamin.
Editor: Kholistiono
