31 C
Kudus
Selasa, Desember 6, 2022
BerandaSEMARANG21.756 Pegawai Honorer...

21.756 Pegawai Honorer di Jateng Tunggu Kepastian Status

BETANEWS.ID, SEMARANG – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah menyelesaikan rangkaian pendataan terhadap pegawai honorer di seluruh SKPD di Provinsi Jateng.

Berdasarkan data yang dihimpun pada 1 hingga 30 September 2022, pegawai honorer atau non-ASN di lingkungan intansi pemerintahan Provinsi Jateng, ada sebanyak 21.756 orang.

Kepala BKD Jateng Wisnu Zaroh mengatakan, pendataan yang sudah dilakukan sejak sebulan lalu adalah tindak lanjut dari Surat Edaran MenPAN-RB bernomor B/185/M.SM.02.03/2022. Di mana dalam surat itu menyebutkan, bahwa pegawai honorer akan ditiadakan mulai November 2022. Nantinya, jenis status kepegawaian di instansi pemerintahan hanyalah ASN, meliputi PNS dan PPPK.

- Ads Banner -

Baca juga: Punya Peran Penting, Pemprov Jateng Keberatan Tenaga Honorer Dihapus Pada November 2023

Saat ditanya terkait kelanjutan dari pendataan pegawai non-ASN apakah bakal dihapus pada tahun depan, Wisnu mengaku, pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

“Datanya ini untuk apa? Saya gak tahu, intinya dari Menpan-RB itu didata dulu ke depannya mau jadi apa itu nanti,” ucapnya.

Pihaknya juga belum mengetahui apakah nantinya jumlah tersebut bakal diangkat menjadi PPPK. “Kalau permasalahan diangkat jadi PPPK saya gak tahu,” ucapnya.

Namun ia memastikan bahwa mulai tahun depan pegawai di instansi pemerintahan hanya berstatus ASN.

Namun jika pegawai honorer tersebut tenaganya dibutuhkan, kemungkinan pihaknya akan mengangkatnya menjadi PPPK secara bertahap.

“Bisa dibayangkan kemungkinan besar mereka kalau tetep melaksanakan tugas di pemerintahan otomatis akan dijadikan ASN. PNS atau PPPK, tapi saat ini adanya cuma PPPK,” ungkap Wisnu.

Untuk memastikan kelanjutan dari pendataan itu, BKD Jateng terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan MenPAN-RB dan BKN terkait nasib pegawai honorer.

Namun ia berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan tenaga honorer lantaran memiliki peran penting dalam menunjang proses berjalannya birokrasi pemerintahan daerah.

Bahkan menurut Wisnu, perlu dibuatkan payung hukum khusus yang mengatur adanya honorer di instansi pemerintahan.

Baca juga: Nasibnya Terancam Aturan Penghapusan Tenaga Honorer di 2023, PHK2 Minta Keadilan ke DPRD Demak

“Harapannya honorer itu diatur seperti aturan dalam PPPK, oleh Pemda ada gajinya. Jadi ada masa depannya, kesejahteraannya meningkat. Kalau misalkan disepelekan bisa menuntut,” pungkas Wisnu.

Kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun depan masih menjadi isu hangat yang terus diperbincangkan. MenPAN-RB sendiri menyiapkan tiga skenario untuk mengantisipasi munculnya masalah.

Skenario pertama yaitu seluruh tenaga honorer diangkat menjadi ASN. Skenario kedua tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Terakhir, tenaga honorer diangkat menjadi ASN berdasarkan skala prioritas.

Editor: Kholistiono

LIPSUS 15 - Ketoprak Pati Pantang Mati

LIPUTAN KHUSUS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

33,301FansSuka
15,628PengikutMengikuti
4,337PengikutMengikuti
97,028PelangganBerlangganan

Berita Terpopuler