BETANEWS.ID, KUDUS – Fraksi DPRD Kabupaten Kudus kompak mengusulkan kepada Bupati Kudus untuk mengevaluasi Kepala Dinas Tenaga Kerja Perinkop dan UMKM Rini Kartika Hadi Ahmawati. Usulan fraksi tersebut disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Bupati Kudus terkait Ranperda Perubahan APBD Kudus Tahun 2022 yang digelar Kamis (1/9/2022) malam.
Dalam penyampaiannya, sejumlah fraksi menilai kinerja Disnaker Perinkop UMKM tidak berjalan maksimal. Salah satu indikasi yang disampaikan adalah minimnya realisasi penyerapan anggaran yang sampai saat ini hanya mencapai 11,7 persen.
Baca juga: Dapat Kucuran Rp44,2 M dari Dana Cukai, Disnaker Kudus Akan Perbanyak Pelatihan di BLK
Juru bicara Fraksi Golkar yakni Susanto dalam penyampaian Pandangan Umumnya meminta kepada Bupati Kudus untuk mengevaluasi Kepala Disnaker Perinkop UMKM dievaluasi karena rendahnya serapan anggaran dan kegiatan sampai bulan ini.
“Kami mohon agar Kepala Dinasker dievaluasi. Sebagai pengelola anggaran besar yang dibutuhkan oleh dan harus dinikmati masyarakat, Disnaker Perinkop UMKM membutuhkan kepala dinas yang cakap, terampil dan memiliki kemampuan manajerial yang cukup yang mampu mengoperasikan secara organik semua SDM yang ada di OPD tersebut,” kata Susanto.
Menurut Susanto, saat ini banyak program kegiatan yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi yang bertumpu di Disnaker Perinkop UMKM. Sehingga, sangat disayangkan jika dalam kinerjanya Dinas terkait tidak bisa maksimal karena pimpinannya kurang cakap dalam bekerja.
Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sayid Yunanta. Dalam penyampaian pandangan umumnya, Sayid menyebut pada tahun 2021 cukup rendah, yaitu hanya sebesar 1,26 miliar dari jumlah anggaran 47,82 miliar atau sekitar 2,6 persen.
“Di tahun 2022 sampai sekarang, serapan anggaran di dinas tersebut juga masih sangat rendah yakni hanya 11,7 persen,”kata Sayid.
Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong untuk peningkatan kinerja pada Disnaker Perinkop dan UMKM. Bahkan, kalau diperlukan, FPKS meminta agar Bupati Kudus mengevaluasi Kepala Disnaker Perinkop UMKM demi perbaikan kinerja memgingat penting program-program yang ada sangat penting untuk stimulan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.
Baca juga: Disnaker Kudus Sosialisasikan Peluang Kerja ke Siswa
Dalam kesempatan tersebut, Sayid juga menyoroti soal program Disnaker Perinkop UMKM terkait pembebasan lahan untuk SIHT dalam APBD murni 2022 sebesar Rp 18 miliar yang saat ini tak kunjung terealisasi. PKS menanyakan bagaimana langkah dinas terkait untuk merealisasikan program tersebut karena hal itu juga membuat penyerapan anggaran menjadi rendah.
Sesuai rencana, Bupati Kudus akan menanggapi secara langsung sikap fraksi-fraksi yang sudah disampaikan dalam Pandangan Umumnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kudus yang akan digelar Jumat (2/9/2022) siang ini. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga akan menjawab sejumlah persoalan lain yang sudah dilontarkan oleh fraksi-fraksi.
Editor: Kholistiono
