31 C
Kudus
Sabtu, Desember 3, 2022
BerandaSEMARANGBanyak Pejabat Kena...

Banyak Pejabat Kena OTT KPK, Ganjar: ‘Masalahnya Tak Jauh dari Minta Komisi hingga Ngatur Proyek’

BETANEWS.ID, SEMARANG  – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut banyaknya pejabat atau kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi itu masalahnya hampir seragam. Makanya, ia mengumpulkan bupati/wali kota, hingga ketua DPRD se-Jateng untuk mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan tindakan korupsi dengan menggandeng KPK.

“Ada saja yang ditangkap OTT, itu enggak jauh-jauh (dari) jual-beli jabatan, minta minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya nyebelinlah yang gitu-gitu,” kata Ganjar saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi dalam upaya mewujudkan pemda yang profesional,  transparan, akuntabel, dan bebas korupsi di wilayah Pemprov Jateng di kompleks kantornya di Semarang, Selasa (27/9/2022).

Ganjar mengatakan, kejadian akhir-akhir ini yaitu OTT itu bisa terjadi di manapun, termasuk di Pemalang. Bahkan, kejadian di Kabupaten Blora di mana istri perangkat desa memotong BLT BBM juga tidak dibenarkan.

- Ads Banner -

Baca juga: Dana Desa Jadi Ladang Korupsi, Modusnya Mark Up Anggaran hingga Program Fiktif

“Korupsi tidak cukup di lip service. Buktinya, dikandani juga ngeyel. Kemudian terjadi OTT di mana-mana,” tambahnya.

Dalam konteks inilah, Ganjar menilai penting DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam mencegah korupsi. Umpama, ketika harus mengesahkan APBD jangan ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik, karena mitigasi korupsi ada di situ.

Make it deal, mereka membangun kesepakatan di situ dengan syarat yang tidak penting, ya musti dibuang,” tambahnya.

Menurut Ganjar, APBD yang harus disahkan adalah yang menitikberatkan pada penanganan kemiskinan, pemberesan potensi stunting, kebijakan politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global, perbaikan harga yang meningkat karena kondisi eksternal, dan lainnya.

Baca juga: Bupati Pemalang Kena OTT, Ganjar: ‘Bisnis Berujung Usulan Kebijakan Sering Berpotensi Korupsi’

“Jangan sampai ini menjadi proyek yang nanti menjadi bancaan. Saya sampaikan indikasi umpama, ada aspirasi masyarakat yang Rp200 jutaan itu punya korupsi tinggi karena penunjukan langsung. Ini hati-hati,” tegasnya.

Ganjar mengingatkan agar DPRD kontrol itu sehingga tidak ada yang terlibat, baik itu eksekutif maupun legislatif.  Dia mencontohkan, di pemprov umpama, dia minta publik untuk lapor kasih data siapa main, siapa minta. Kalau ketahuan akan dipecat.

“Yang sekarang di kabupaten/kota kita harapkan beberapa contoh yang ada di kabupaten/kota yang bagus ditiru. Karena bagus lho inovasi di kabupaten/kota yang mendorong transparansi dan akuntabilitas itu,” pungkasnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

Ahmad Muhlisin
Ahmad Muhlisinhttps://betanews.id
Jurnalis Beta Media yang sebelumnya telah lama menjadi reporter dan editor di sejumlah media.

LIPSUS 15 - Ketoprak Pati Pantang Mati

LIPUTAN KHUSUS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

33,301FansSuka
15,628PengikutMengikuti
4,336PengikutMengikuti
97,028PelangganBerlangganan

Berita Terpopuler