BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, selama pandemi Covid-19, warga banyak yang dimanjakan oleh pemerintah dengan banyaknya bantuan. Bahkan alokasi bantuan langsung tunai (BLT) dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) nilainya ratusan miliar.
“Ya, selama pandemi itu yang dimanjakan adalah masyarakat. Di Kudus itu alokasi dana BLT mencapai ratusan miliar, khususnya untuk buruh rokok dan keluarga buruh rokok,” ujar Hartopo kepada awak media beberapa hari yang lalu.
Baca juga: Minta Penggunaan DBHCHT Bisa Fleksibel, Hartopo: ‘Dulu Bisa untuk Bangun Jalan, Sekarang Tidak’
Dia mengatakan, hal itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 215 tahun 2021, terkait penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT. Sedangkan warga lain yang tidak buruh rokok, digelontori BLT dari alokasi anggaran lain.
“Selama pandemi warga yang bukan buruh rokok juga dapat BLT dari alokasi anggaran lain. Ada yang dapat BLT dari Dana Desa (DD), dari pemprov maupun dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Sudah dua tahun berlalu, kata dia, sekarang kasus Covid-19 juga sudah melandai. Namun, untuk tahun 2022 alokasi anggaran Pemkab Kudus masih diprioritaskan untuk penanganan pandemi.
“Sehingga APBD Kabupaten Kudus tak bisa dimaksimalkan untuk hal lain. Misal untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya,” beber orang nomor satu di Kudus tersebut.
Baca juga: Disiapkan Anggaran Rp 85 M, Bupati Kudus Pastikan Buruh Rokok Terima BLT Bulan Ini
Oleh sebab itu, lanjutnya, Hartopo pun meminta warga Kudus untuk bersabar atau memaklumi misal saat ini ada beberapa ruas jalan yang mulai berlubang tapi belum diperbaiki. Ia pun berharap ada kajian ulang terkait DBHCHT yang untuk BLT tersebut.
“Peruntukan DBHCHT itu 30 persennya itu untuk BLT buruh rokok. Harapannya nantinya bisa dikaji, agar sebagian juga bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur juga,” harapnya.
Editor : Kholistiono
