BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus Hartopo mengajak masyarakat taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang nunggak bayar PKB yang juga berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penunggakan tersebut, lanjut Hartopo, diperparah dengan operasi yang jarang dilakukan saat pandemi. Oleh karena itu, sosialisasi penting digelar terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Apalagi, pajak diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan daerah.
“Hasilnya (pajak) nanti akan kembali ke masyarakat. Berupa pembangunan agar Kudus makin maju,” ungkapnya, saat menghadiri Sosialisasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Hotel Kenari, Selasa (15/3/2022).
Baca juga: Minta Masyarakat dan Pengusaha Taat Bayar Pajak, Ganjar: ‘Bayar Pajak Itu Cinta NKRI’
Selain itu, Hartopo meminta agar akses pembayaran PKB dipermudah. Seperti yang diketahui, PKB dapat dibayarkan melalui aplikasi ‘Sakpole’, tapi pengesahan STNK tetap harus ke kantor Samsat. Kedepan, pihaknya mendorong agar pengesahan dapat dilakukan secara online sehingga tidak perlu datang ke kantor.
“Kalau bisa pengesahannya juga online, jadi masyarakat tak perlu datang lagi ke kantor Samsat,” harapnya.
Hartopo juga menyoroti pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pihaknya akan terus mengupayakan agar Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bisa berjalan maksimal. Kendala yang dihadapi saat ini adalah minimnya kamera ETLE yang berpotensi adanya pelanggaran di persimpangan tanpa kamera ETLE. Hartopo berjanji akan menambah kamera ETLE sesuai dengan kemampuan APBD Kudus.
Baca juga: Anggota DPR RI Sebut Lahirnya UU HKPD Akan Untungkan Daerah
“Saat ini masih belum bisa menambahkan karena ada refocusing. Kalau dirasa APBD mampu, kami akan menambah kamera ETLE,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Prov Jateng Nur Khabsyin menyampaikan, inovasi harus terus dikembangkan di era digital. Pihaknya mengapresiasi adanya reward untuk taat pajak yang telah dilakukan. Selanjutnya, sosialisasi disiplin pajak perlu digencarkan.
“Sosialisasi dan inovasi di era reformasi birokrasi perlu terus dikembangkan,” tutupnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
