BETANEWS.ID, SEMARANG – Ratusan buruh kembali menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan aksi protes soal Upah Minimal Provinsi (UMP). Buruh beranggapan, UMP Jateng paling rendah di Indonesia.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono mengatakan, buruh meminta agar pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan menaikkan besaran upah buruh yang dianggap menyengsarakan buruh.
Baca juga : Buruh Jateng Tuntut UMK Tahun 2022 Naik 16 Persen
“Pemerintah diharapkan segera mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 terkait dengan pengupahan,” jelasnya, saat ditemui di depan Kantor Gubernur Jateng, Kamis (25/11/2021).
Untuk itu, dia menantang agar Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng berani melakukan terobosan hukum untuk menetapkan upah minimum kabupaten atau kota di Jateng. Jika hal itu tak dilakukan, akan menempatkan Jateng sebagai provinsi yang mempunyai UMP paling rendah di Indonesia.
“Selain itu, kita juga meminta agar Ganjar mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketanagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri di dalam penetapan upah minimum,” katanya.
Dia beranggapan, jika Ganjar berani melakukan terobosan tersebut maka orang nomor satu di Jateng itu layak menjadi Calon Presiden tahun 2024. Namun, akan berdampak lain jika Ganjar melakukan kebijakan yang sebaliknya.
Baca juga : UMP Jateng 2022 Naik 0,78 Persen, Ini Besarannya
“Jika Ganjar dalam penetapan UMK hanya normatif saja, tanpa berani melakukan terobosan hukum, maka sesungguhnya dia juga sama halnya dengan tokoh lain,” imbuhnya.
Jika tuntutan buruh tak dilakukan oleh Ganjar, dia mengancam akan melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia akan mengkaji Surat Keputusan (SK) yang nantinya akan dikeluarkan oleh Ganjar. “Tentunya hal itu akan kita pelajari,” paparnya.
Editor : Kholistiono
