31 C
Kudus
Minggu, Januari 23, 2022
spot_img
BerandaKUDUSDBHCHT Tak Bisa...

DBHCHT Tak Bisa Digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur, Hartopo Minta PMK 206 Diubah

BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus HM Hartopo meminta agar penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT diubah.

Sebab, dalam peraturan tersebut, DBHCHT hanya boleh digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Baca juga : Tiap Tahun Ada Silpa, Pemkab Kudus Minta Kelonggaran Penggunaan DBHCHT

- Ads Banner -

Kemudian, prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

Hartopo menyayangkan, bahwa dalam PMK 206 tersebut, DBHCHT tidak diperkenankan untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten. Padahal, Kabupaten Kudus memerlukan untuk pembangunan banyak infrastruktur.

“PMK 206 harusnya peruntukannya bisa diubah. Bisa untuk infrastruktur. Mengingat, banyak infrastruktur (di Kudus) yang sudah rusak dan perlu ditangani sekarang,” katanya, setelah mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD Kudus, Senin (22/11/2021).

Lebih lanjut, kata Hartopo, pihaknya pun sudah berkonsultasi dengan Komisi XI DPR RI dengan Dirjen Perimbangan Keuangan terkait masalah ini. Mengingat, DBHCHT di Kudus paling banyak di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

“Kalau peruntukannya disamakan semua, penyerapannya Kudus dikhawatirkan tidak bisa signifikan,” ungkapnya.

Kendati demikian, Pemkab Kudus terus berusaha untuk memperbaiki infrastruktur yang menjadi prioritas. Dengan menggunakan dana sisa dari Bendungan Logung bantuan dari Provinsi Jawa Tengah sekitar Rp 8,2 miliar, bisa digunakan untuk pembangunan jalan. Di mana paska bencana terakhir, belum tersentuh sama sekali.

“Kemarin kita sudah memberitahu kalau mau kita pakai untuk pembangunan jalan paska bencana yang belum tersentuh sama sekali. Anggarannya sekitar Rp 8,2 miliar,” ungkapnya.

Baca juga : Antisipasi Gelombang Ketiga Covid, DPRD Kudus Siapkan Perda Hingga Bentuk Komisi Baru

Selain itu, masuk musim hujan di akhir tahun, Pemkab Kudus juga mulai melakukan mitigasi bencan, sebagai langkah mengantisipasi terjadinya bencana seperti tahun kemarin.

“Harapannya tidak seperti dulu. Mengingat intensitas hujan sekarang ini berpotensi naik 40 persen. Mudah-mudahan, semua yang terbaik untuk Kudus,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Lipsus 12 - Banjir Abadi di Wilayah Bekas Selat Muria (Kudus dan Pati)

Tinggalkan Balasan

31,087FansSuka
15,127PengikutMengikuti
4,340PengikutMengikuti
75,048PelangganBerlangganan

Berita Terpopuler