BETANEWS.ID, SEMARANG – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Semarang atau BEM KM Unnes menyebut Ketua DPR Puan Maharani sebagai ‘The Queen of Ghosting’ dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ‘The King of Silent’. Julukan itu mereka sampaikan melalui unggahan di media sosial BEM KM Unnes.
Presiden BEM KM Unnes Wahyu Suryono Pratama mengatakan, aksi digital melalui unggahan Sosial Media Instagram tersebut dalam rangka kritik terhadap Rezim Pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai oleh Puan Maharani.
“K.H Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden,” jelasnya kepada betanews.id, Kamis (8/7/2021).
Baca juga: UIN Walisongo Hibahkan Gedung untuk Isolasi Terpusat, Ganjar: ‘Daerah Lain Bisa Tiru’
Secara umum, lanjutnya, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam. Dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik Ma’ruf Amin justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.
“Hal ini tampak pada statemen politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19,” ujarnya.
Sementara itu, kritik terhadap Puan Maharani dilakukan berdasarkan pandangan bahwa Puan merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya dimasa pandemi.
Dia menilai jika Puan tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker.
“Serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya,” katanya.
Baca juga: Akses Masuk Kota Semarang Disekat, Ribuan Kendaraan Mengular Hingga 5 Kilometer
Selain dua tokoh nasional itu, Presiden Joko Widodo juga dianggap kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya.
“Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi,”ujarnya.
Dia mencontohkan, perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal.
“Hutang negara juga menjadi sorotan kita,” paparnya mengakhiri.
Editor: Ahmad Muhlisin
