BETANEWS.ID, SEMARANG – Presiden Jako Widodo memerintahkan semua kepala daerah untuk meniru langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kasus dan dampak Covid-19. Langkah yang dimaksud yakni melakukan relokasi dan realokasi anggaran.
Perintah tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas yang digelar dengan sejumlah menteri dan gubernur, Senin (30/3/2020). Selain diikuti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, rapat tersebut juga diikuti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, seta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Dalam rapat tersebut, Jokowi memberikan apresiasi kepada Pemprov Jateng yang cepat mengambil langkah untuk melakukan realokasi dan relokasi anggaran. Dia meminta semua kepala daerah untuk meniru langkah yang sudah dilakukan Pemprov Jateng.
“Saya minta daerah lain, tolong segera lakukan relokasi dan realokasi anggaran seperti Jawa Tengah. Hal ini agar kita bisa segera mengambil kebijakan selanjutnya,” katanya.
Baca juga: Sederet Kisah Perjuangan Dua Warga Jateng yang Sembuh dari Covid-19
Jokowi juga mengingatkan, persoalan Covid-19 bukan hanya soal penanganan aspek kesehatan. Yang perlu menjadi perhatian lain, yakni penanganan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat penyebaran virus ini.
“Gunakan anggaran itu sebagai jaring pengaman sosial kepada mereka yang terdampak. Tukang ojek, pedagang kaki lima dan pekerja informal lainnya harus benar-benar aman,” tuturnya.
Baca juga: 1,8 Juta Warga Jateng Akan Terima BLT, Anggaran Rp 1,4 T Sudah Disiapkan
Dalam rapat terbatas tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjelaskan, pihaknya telah mengkalkulasi penanganan penyebaran virus corona dari berbagai aspek. Penghitungan anggaran tidak hanya pada aspek kesehatan, namun juga dampak sosial dan ekonomi.
“Kami telah menganggarkan Rp 1,4 triliun untuk penanganan Covid-19 di Jawa Tengah. Kami sudah menghitung dan anggaran tersebut sudah kami siapkan,” ungkap Ganjar dalam rapat.
Baca juga: Mata Ganjar Berkaca-Kaca Dengar Curhat Tenaga Medis Positif Corona yang Kangen Anaknya
Dia menjelaskan, anggaran tersebut nanti bisa dighunakan untuk membantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Setidaknya ada 1,8 juta warga miskin di Jateng yang selama ini belum masuk daftar penerima bantuan dari pemerintah.
Selain anggaran tersebut, Ganjar mengatakan, sumber dana lain juga bisa ditambah dari pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu dana bisa ditambah dari pemerintah desa dan juga kelompok masyarakat lain, misal pengusaha dan filantropis.
Editor: Suwoko
