BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta wilayah zona merah, khususnya Jabodetabek segera diisolasi. Usulan tersebut untuk mencegah penyebaran Covid-19 ke wilayah lain, termasuk Jateng. Dirinya siap ngopeni warganya yang berada di sana, jika wilayah-wilayah tersebut diisolasi.
Dia menjelaskan, ngopeni warganya di wilayah Jabodetabek yang dimaksud, yakni memberikan jaminan makanan, biaya kesehatan dan jaminan sosial. Kebijakan itu ditempuh karena pihaknya menyadari sebagai tanggung jawab Pemprov Jateng.
Baca juga: Teruntuk Perantau, Ganjar : ‘Tolong Jangan Mudik Dulu’
“Sudahlah, demi kesehatan kita kunci (isolasi wilayah). Yuk kita iuran jika itu memberatkan. Jika warga tidak mudik maka masing-masing provinsi harus mau ngopeni warganya,” ujar Ganjar, Minggu (23/3/2020).
Ganjar mengungkapkan, saat ini lebih dari 100 ribu warga Jateng telah pulang kampung. Mereka paling banyak pulang dari wilayah Jabodetabek. Padahal wilayah-wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai zona merah kasus penyebaran Covid-19.
Baca juga: Jokowi ke Gubernur: Tirulah Jateng, Anggarkan Warga Terdampak Corona!
“Mereka ada yang pulang ke Wonogiri, Jepara, Purbalingga dan Jepara. Dengan melihat ini kami usulkan agar wilayah-wilayah zona merah tadi diisolasi. Tapi kami mengerti risikonya bagaimana, ya harus dikelola,” tuturnya.
Untuk mengatasi penyebaran virus corona di Jateng, Ganjar menyebut telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,4 triliun. Anggaran yang disiapkan tersebut sebagai dana Pandemic Respon. Kalkulasi angka itu rencananya akan digunakan untuk jaring pengaman sosial dan ekonomi, termasuk menjamin kehidupan warga jateng yang “terjebak” di wilayah zona merah.
Baca juga: 1,8 Juta Warga Jateng Akan Terima BLT, Anggaran Rp 1,4 T Sudah Disiapkan
Dalam waktu dekat, katanya, Pemerintah Pusat akan membuat aturan terkait isolasi wilayah. Aturan itu sebagai landasan kebijakan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan penanganan Covid-19.
“Ya kita (pemerintah daerah) harus bijak menggunakan kewenangan. Kalau ada kebijakan harus lapor ke pusat. Kami terus berkomunikasi intens dengan Pemerintah Pusat, termasuk penyelamatan aspek sosial dan ekonomi,” tegasnya.
Editor: Suwoko
