BETANEWS.ID, KUDUS – Puluhan orang terlihat melakukan aksi di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Selasa (26/9/2023). Mereka berorasi membawa berbagai atribut tuntutan dan melakukan pembakaran. Massa kemudian melakukan tindakan anarkis, hingga Polres Kudus menerjunkan Dalmas dan regu satwa untuk menghalau massa yang semakin brutal.
Petugas mencoba menghalau massa dan terjadi aksi saling dorong, petugas yang melihat adanya aksi pembakaran langsung memadamkan api dengan Apar. Di sisi lain, massa yang tidak puas semakin tidak terkendalil hingga Polisi melakukan penembakan gas air mata hingga penyemprotan water cannon sebagai upaya untuk membubarkan massa. Aksi tersebut bukanlah demo sebenarnya, melainkan latihan Sistem Pengamanan Dalam Kota (Sispamkota).
Kapolres Kudus, AKBP Dydit Dwi Susanto, mengungkapkan, kegiatan tersebut untuk menyiapkan keterampilan seluruh anggota agar memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengamanan unjuk rasa dalam Pemilu 2024.
Baca juga: Hindari Politik Cebong-Kampret, PKS Sebut Pilpres Idealnya Diikuti Lebih dari 2 Pasangan
“Dengan kegiatan ini pula kami menunjukkan ke publik bahwa Polri yang nantinya akan berkolaborasi dengan TNI dan seluruh stakeholder, siap melaksanakan kegiatan pengamanan tahapan Pemilu di tahun depan,” kata Dydit.
Terkait potensi rawan yang ada di wilayah Kudus, Kapolres mengatakan jika situasi di Kudus masih aman dan kondusif. Dia juga berharap situasi tetap terjaga.
“Harapannya tetap kondusif, tentunya kita perlu untuk bersinergi sebab tanggung jawab keamanan merupakan tanggung jawab bersama,” imbuhnya.
Kesigapan petugas gabungan saat latihan Sispamkota untuk Pemilu 2024 dipuji Pj Bupati Kudus, Bergas C Penanggungan. Pihaknya menyebut simulasi itu menjadi gambaran nyata pengamanan kericuhan yang mungkin terjadi saat penyelenggaraan Pemilu.
Baca juga: Puluhan Pemuda di Pati Ikrar Tolak Politik Uang pada Pemilu 2024
“Sudah digambarkan dengan baik bagaimana petugas gabungan Polri dan TNI dalam mengamankan Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.
Menurutnya, simulasi menjadi perhatian agar kericuhan tak terjadi saat pesta demokrasi tahun depan. Untuk itulah, rancangan mitigasi penanganan harus dibentuk mulai sekarang, baik oleh Polri dan TNI, maupun KPU, Bawaslu, pengusaha, camat, dan kepala desa.
“Pencegahan potensi kericuhan dalam Pemilu nanti harus diupayakan oleh masyarakat lintas sektoral. Sehingga semuanya siap mewujudkan Pemilu yang aman,” bebernya.
Editor: Ahmad Muhlisin
