BETANEWS.ID, KUDUS – Anggota DPRD Kabupaten Kudus, Valerie Yudistira Pramudya, menggelar diskusi bertajuk “Ayo Ngopi” di Baro Coffee, Sabtu (4/7/2026) malam. Kegiatan yang mengusung tema “Membaca Kudus, Merumuskan Masa Depan” itu menjadi ruang menyerap aspirasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk merumuskan gagasan, utamanya terkait pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus.
Masukan tersebut akan menjadi bahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Riset dan Inovasi Daerah yang akan dibahas DPRD Kudus. Peserta yang hadir berasal dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi, di antaranya BEM UMK, BEM UMKU, GMNI, HMI, dan PMII.
Valerie, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kudus pembahas Ranperda tentang Riset dan Inovasi Daerah, mengatakan forum tersebut menjadi momen untuk menjaring aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai bahan penyusunan kebijakan.
Ia menilai pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya dengan program bantuan sosial, tetapi juga melalui riset yang mampu menghasilkan kebijakan tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saat ini tercatat ada sekitar 60 ribu jiwa penduduk miskin di Kudus. Yang kita inginkan adalah bagaimana ekonomi dan kondisi sosial masyarakat bisa terangkat sehingga kemiskinan berkurang,” bebernya.
Ketua Fraksi Gerindra itu juga menyoroti potensi kopi Muria yang dinilai belum dikelola secara optimal. Menurutnya, sejak 2016 ia telah berkecimpung di dunia usaha kedai kopi yang masih eksis hingga saat ini. Ia menyebut keberlangsungan usaha dapat ditentukan melalui beberapa aspek, meliputi komitmen, konsistensi, serta kepastian hukum dalam berbisnis.
“Saya tetap mempertahankan kekhasan usaha dengan menjaga pelayanan kepada konsumen dan berkomitmen menggunakan kopi robusta Muria agar petani serta pelaku usaha kopi tetap berjalan,” katanya.
Meski demikian, ia menilai pemasaran kopi Muria masih lemah. Bahkan, ia pernah menjumpai petani yang menahan hasil panen sehingga berdampak terhadap stabilitas harga dan menciptakan iklim usaha yang kurang sehat.
Selain kopi, Valerie juga menyoroti potensi desa wisata di Kudus yang belum mendapat dukungan maksimal. Padahal, Kudus telah memiliki sekitar 30 desa wisata yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
“Aset dan potensi Kudus sebenarnya sangat besar, tetapi belum tergarap optimal. Kita juga perlu menyinergikan pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat melalui konsep pentahelix agar kebutuhan tenaga kerja selaras dengan dunia industri,” jelasnya.
Baca juga : Balai Jagong Kudus Dinilai Semrawut, Valerie Minta Pengelolaan Satu Pintu
Ia berharap Ranperda tentang Riset dan Inovasi Daerah nantinya mampu menjadi landasan penguatan UMKM berbasis riset, termasuk mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri satu hingga dua tahun ke depan.
DPC GMNI Kudus, Najibul Faiz, menilai penguatan UMKM, khususnya potensi kopi lokal, perlu ditingkatkan. Ia mengusulkan agar kopi Muria lebih banyak diperkenalkan kepada masyarakat, termasuk menggantikan kopi kemasan di warung dan angkringan dengan kopi lokal.
“Jadi ekonomi kerakyatan akan terangkat ketika peran UMKM lebih diperhatikan. Untuk itu, mereka perlu didorong dan didampingi agar lebih terarah dalam pengembangan usahanya,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan HMI Kudus, Muhammad Afif, menyoroti pentingnya digitalisasi UMKM. Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM khas Kudus, seperti penjual lentog tanjung dan sate kerbau, yang belum memanfaatkan media sosial maupun Google Maps sebagai sarana promosi.
Ia juga mendorong adanya pendampingan sertifikasi halal, pembentukan paguyuban UMKM hingga tingkat desa dan kecamatan, serta pelatihan digital bagi pelaku usaha.
Ketua Komisariat PMII UMK, Ahmad Khoirul Prayogo, mengungkapkan kawasan wisata Rahtawu memiliki potensi besar, namun belum didukung pengelolaan yang baik. Menurutnya, lemahnya manajemen, promosi, hingga penetapan harga menjadi kendala berkembangnya sektor wisata di wilayah tersebut.
“Itu bisa menjadi catatan agar ke depannya pengelolaan desa wisata di Kabupaten Kudus dapat berkembang lebih baik lagi,” terangnya.
Ketua BEM UMK, Nurrohmah Tanaya Kusuma Dewi, menyoroti keterkaitan kemiskinan dengan kualitas pendidikan. Mereka menilai peningkatan pendidikan karakter, pemerataan kualitas sekolah, kesejahteraan guru, hingga program wajib belajar 12 tahun menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Sementara itu, perwakilan BEM UMKU, Alif Rahmatullah dan Linda Fuatul, menilai perluasan lapangan pekerjaan menjadi kebutuhan mendesak. Mereka menyoroti masih terbatasnya penyerapan lulusan sarjana di dunia industri yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja vokasi.
Menurut mereka, penguatan sektor UMKM juga perlu terus dilakukan agar mampu membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Kholistiono
