BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi raihan WTP ke-14 secara berturut-turut bagi Kabupaten Kudus.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dalam penyerahan hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Kamis (11/6/2026). Hasil tersebut sekaligus menegaskan konsistensi Pemkab Kudus dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Sam’ani menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang selama ini berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan pemerintah. Menurutnya, predikat WTP tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui proses panjang yang membutuhkan komitmen dan kedisiplinan.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025. Raihan WTP ke-14 secara berturut-turut ini merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh jajaran,” ujarnya melalui siaran tertulis.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar prestasi administratif. Lebih dari itu, opini WTP menjadi bentuk kepercayaan yang harus dijaga melalui pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang semakin baik.
Baca juga : Tinjau Dapur Aspal, Bupati Sam’ani Pastikan Perbaikan Jalan di Kudus Tetap Berjalan
Menurut Sam’ani, dukungan masyarakat juga menjadi bagian penting dari keberhasilan tersebut. Kepercayaan yang diberikan warga kepada pemerintah daerah menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“WTP ke-14 ini bukan hanya prestasi birokrasi. Ada doa, dukungan, dan kepercayaan masyarakat Kudus yang harus kami jaga dengan bekerja lebih baik lagi,” katanya.
Ia memastikan Pemkab Kudus tidak akan berpuas diri dengan capaian yang diraih saat ini. Berbagai upaya perbaikan dan evaluasi akan terus dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Sam’ani juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjadikan opini WTP sebagai pemacu kinerja, bukan tujuan akhir. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan raihan tersebut, Kabupaten Kudus kembali menempatkan diri sebagai salah satu daerah yang mampu mempertahankan opini WTP secara konsisten. Capaian itu sekaligus menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Ke depan, Pemkab Kudus berkomitmen untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Kholistiono
