BETANEWS.ID, PATI — Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan kebutuhan siswa Sekolah Rakyat (SR), termasuk polemik anggaran sepatu sekolah senilai Rp700 ribu per pasang.
Pernyataan itu disampaikan saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati, Jumat (15/5). Gus Ipul, sapaan akrabnya, menekankan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng praktik korupsi.
“Dalam rangka pembelanjaan ini, kami dan Pak Wamen sudah sepakat sejak awal untuk tidak melakukan korupsi. Jangan program Presiden Prabowo dikotori dengan korupsi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, seluruh proses pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Setiap belanja pemerintah, kata dia, dilaksanakan oleh unit yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing sehingga tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
“Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas tokoh NU itu.
Baca juga : Menteri Maruarar Puji Lompatan Perumahan Jateng, Rumah Subsidi Melejit
Gus Ipul juga menegaskan pihaknya siap bertanggung jawab apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tersebut.
“Maka kami akan menjadi pihak yang pertama (bertanggung jawab) jika menemukan adanya indikasi korupsi di lingkungan Kementerian Sosial,” tegasnya lagi.
Menurutnya, seluruh penggunaan anggaran kementerian setiap tahun selalu diaudit dan diawasi. Masyarakat pun, lanjut dia, memiliki ruang untuk menilai apakah suatu pengadaan dianggap terlalu mahal atau justru terlalu murah.
“Jadi setiap tahun kami diawasi. Kami diperiksa, apakah seluruh pembelanjaan itu telah dilakukan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan mekanisme yang ada. Jika ada yang dianggap terlalu mahal atau kemurahan, itu pun juga bisa dilihat secara terbuka,” beber dia.
Ia menambahkan, apabila ditemukan pembelanjaan yang dinilai tidak wajar, maka anggaran tersebut dapat diminta untuk dikembalikan. Bahkan, jika mengarah pada tindak pidana korupsi, proses hukum akan dilakukan.
“Kalau ada belanja dirasa kemahalan, itu juga akan diperiksa. Kalau memang benar, ya harus dikembalikan. Tapi kalau memang ada indikasi korupsi, ya akan berlanjut pada proses hukum,” katanya.
Terkait sorotan publik terhadap anggaran sepatu Sekolah Rakyat sebesar Rp700 ribu per pasang, Gus Ipul mengaku terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan dari masyarakat. Ia memastikan seluruh saran akan ditindaklanjuti dan dikaji lebih lanjut.
“Setiap ada kritik, saran, masukan dari berbagai kalangan itu kami respons, kami tindak lanjuti, dan kami dalami lebih lanjut. Untuk itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas setiap saran kritik dari masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Suwoko
